Dahlan Janji Tak Abaikan Tugas Menteri

JAKARTA - Tahapan pra-konvensi Capres Partai Demokrat resmi berakhir. Dari empat orang yang dijadwalkan melakukan wawancara dengan Komite Konvensi kemarin (29/8), hanya satu orang yang menerima tawaran dan siap mengikuti tahapan selanjutnya dalam proses penjaringan capres Partai Demokrat. Dia adalah Menteri BUMN Dahlan Iskan. Sementara tiga lainnya tidak bersedia menjadi peserta konvensi meski telah datang memenuhi undangan Komite Konvensi di Wisma Kodel, Jakarta. Mereka adalah mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD, Dirut Lion Air Rusdi Kirana, dan mantan Wakil Gubernur Jateng Rustriningsih. Mahfud menolak ikut konvensi karena merasa masih ada aturan yang tidak jelas dalam konvensi Demokrat. Sedangkan Rusdi merasa belum saatnya maju sebagai capres dan memilih fokus pada bisnis yang dijalaninya. Sementara Rustriningsih yang notabene kader PDIP mengaku memenuhi undangan Komite Konvensi hanya untuk bersilaturahmi dan tetap menjunjung etika politik. Dengan penolakan tiga tokoh tersebut, berarti ada sebelas orang yang akan menjadi peserta konvensi. Selain Dahlan Iskan, mereka adalah Dubes RI untuk Amerika Dino Patti Djalal, Rektor Universitas Paramadina Anies Baswedan, mantan Panglima TNI Endriartono Sutarto, anggota Dewan Pembina Demokrat Hayono Isman, dan Ketua DPD Irman Gusman. Kemudian, Menteri Perdagangan Gita Wirjawan, mantan KSAD Pramono Edhie Wibowo, Gubernur Sulut Sinyo Harry Sarundajang, Anggota BPK Ali Masykur Musa, dan Ketua DPR Marzuki Alie. Rencananya, Komite akan menetapkan nama-nama peserta tersebut hari ini. “Tahapan prakonvensi sudah selesai hari ini (kemarin, red). Perkenalan kepada publik nanti tanggal 15 (September, red),” kata Juru Bicara Komite Konvensi Rully Charis di Wisma Kodel kemarin. Sementara itu, setelah mengikuti wawancara dengan Komite Konvensi, Dahlan mengungkapkan, keputusannya menerima tawaran dari Partai Demokrat karena adanya semacam idealisme bahwa Indonesia sebagai negara besar dan memiliki keanekaragaman memerlukan partai tengah yang kuat. “Dan Demokrat adalah partai tengah. Memang kemudian ada masalah yang kita semua tahu, tapi bukan berarti tidak bisa diperbaiki,” kata mantan dirut PLN itu. Menurut Dahlan, persaingan antarpeserta konvensi akan cukup kuat. Namun dia justru merasa happy dengan kondisi itu. Alasannya, kemajuan hanya bisa diperoleh lewat persaingan yang kuat. “Kalau persaingan tidak kuat yang terpilih belum tentu kuat. Kalau persaingan kuat maka yang terpilih itu teruji,” tegasnya. Dia sempat menyebut nama Anies Baswedan sebagai salah satu kandidat yang memiliki ide-ide menarik, seperti Indonesia Mengajar. Selain itu, Dahlan juga mengaku mengagumi Mahfud MD. Sayang Mahfud yang mendapat giliran bertemu komite konvensi menyatakan penolakannya ikut konvensi. Dahlan menegaskan, keikutsertaannya dalam konvensi tidak akan mengganggu kerjanya sebagai menteri BUMN. Awalnya, dia memang keberatan dengan dorongan ikut konvensi karena ingin menuntaskan tugasnya sebagai menteri. “Karena melihat komitmen saya seperti itu, mereka (relawan, red) bertekad dan mengatakan \'Pak Dahlan nanti enggak usah kampanye. Pak Dahlan harus terus bekerja, biar kami saja yang kampanye’,” terangnya. Selain itu, Dahlan juga telah memonitor keberadaan para relawan tersebut. Misalnya apakah sungguh-sungguh atau hanya bayaran, apakah merata di seluruh Indonesia, dan apakah memiliki kepentingan tertentu. Nah, dari hasil monitornya, tidak ada kepentingan dari para relawan. “Sehingga saya percaya para relawan akan berkampanye sungguh-sungguh dan membuat saya tidak perlu berkampanye. Bahkan tidak usah kampanye, sehingga saya bisa menyelesailan tugas saya sebagai menteri,” katanya. Apa saja yang disampaikan Dahlan saat wawancara dengan Komite?  Dahlan mengungkapkan, ada beberapa hal pokok yang disampaikan. Pertama, dia ingin Indonesia menjadi negara besar dalam waktu lima tahun dengan PDB (produk domestik bruto), paling tidak USD 2.000 miliar. “Kalau itu terwujud, Indonesia bisa menjadi negara terbesar nomor sembilan di dunia, mengalahkan ekonomi Meksiko dan Spanyol,” katanya. Dia juga menginginkan indeks gini bisa turun dari 4,2 menjadi 3,7 atau 3,5. Sehingga pemerataan akan berjalan lebih baik. Selain itu, terkait MDG’s (Millenium Development Goals), Dahlan ingin Indonesia bisa kembali di kisaran urutan 70 hingga 80. “Kita ini sekarang di bawah Vietnam. Dulu kita pernah di atasnya, sekarang kita di urutan 122 dan Vietnam sudah 75. Saya sudah kontak beberapa pihak di bidang MDG\'s bahwa kita harus meningkatkan kualitas manusia kita,” paparnya. Dahlan juga menegaskan komitmennya pada pemberantasan korupsi, seperti yang dilakukannya saat memimpin PLN dan kini di BUMN. Bahkan, dalam kesempatan itu, Dahlan mengungkapkan programnya untuk membuat BUMN bersih. Saat ini, sedang ada tim yang menyusun Roadmap BUMN Bersih. Anggota tim itu antara lain mantan pimpinan KPK Erry Riyana Hardjapamekas dan Dirut PT KAI Ignasius Jonan. Dahlan meminta kepada tim untuk merumuskan apakah yang dimaksud dengan bersih itu. Kemudian, dia juga menginginkan adanya bersih tingkat I, tingkat II, dan tingkat III. “Bersih tingkat I, seluruh komisaris dan direksinya bersih. Mungkin bawahannya belum bersih, tapi komisaris dan direksinya harus,” katanya. Kemudian bersih tingkat II adalah direksi dan komisaris menjamin dan mengusahakan agar satu level di bawah direksi itu bersih. Misalnya kepala divisi dan wakil-wakil direktur bersih. Sementara bersih tingkat III, seluruh kepala bagian harus bersih dan ini djamin oleh direksi dan komisarisnya. “Ini yang masih disusun oleh tim,” katanya. Nantinya BUMN akan bekerjasama dengan BPKP yang akan menilai secara periodik apakah benar-benar bersih atau tidak. Sementara itu, setelah Dahlan Iskan bertemu komite Konvensi Partai Demokrat, Mahfud MD memenuhi undangan presession seleksi calon presiden di Wisma Kodel. Namun, mantan ketua MK itu memanfaatkan lain sesi yang seharusnya diisi wawancara perkenalan dan pendalaman calon peserta konvensi. Di hadapan komite konvensi, Mahfud justru menyampaikan penolakannya mengikuti konvensi capres Partai Demokrat. Pernyataannya itu tertuang dalam dua lembar surat. “Saya memutuskan untuk tidak mengikuti Konvensi Partai Demokrat,” katanya. Dia mengaku keputusan tersebut sudah melalui proses perenungan dan berdiskusi dengan tim politiknya. Selain itu, Mahfud menyebutkan banyak mendapatkan saran dari gurunya, yakni kiai-kiai di pondok pesantren. Kemudian juga tokoh-tokoh terkemuka di NU, Muhammadiyah, dan gereja, serta perguruan tinggi. “Banyak yang menyarankan agar saya tidak ikut konvensi tanpa mengurangi rasa hormat kepada Partai Demokrat,” katanya. Meski begitu, diakuinya ada juga yang menyarankan agar dirinya menjadi peserta konvensi. “Karena dianggap peluang untuk mendapat tiket menjadi capres,” sambung Mahfud. Selain itu, alasan penolakan mengikuti konvensi karena masih ada pertanyaan di benak Mahfud yang belum terjawab. Yakni terkait dengan hak dan kewajiban peserta konvensi dan Partai Demokrat. Selama ini, dia hanya mendengar penjelasan dan jaminan lisan tanpa ada yang tertulis. “Sementara AD/ART Partai Demokrat menentukan mekanisme yang berbeda dengan berbagai penjelasandan jaminan lisan tadi,” terang Mahfud. Yang dimaksudnya adalah bahwa konvensi dilakukan untuk mencari capres yang akan diusung. Sementara dalam AD/ART yang ada menegaskan bahwa penetapan capres ada pada Majelis Tinggi Partai. Meski tidak bersedia menjadi peserta konvensi, Mahfud menilai penyelenggaraan konvensi sebagai pilihan cerdas dan bijaksana. Dia juga berharap Demokrat mendapatkan calon presiden yang baik untuk masa depan Indonesia. “Bahwa di balik penyelenggaraan konvensi ada motif untuk menaikkan elektabilitas Partai Demokrat menurut saya hal tersebut sah adanya, sebab setiap parpol memang berusaha menaikkan elektabilitasnya melalui jalan-jalan yang konstitusional,” urainya. Sekretaris Komite Suaidi Marasabessy mengatakan, pihaknya bisa menerima keputusan Mahfud tersebut. “Kami menghormatinya. Memang ada mekanismenya jika tidak bersedia, dipersilakan mengundurkan diri,” katanya. Sementara itu, keputusan Mahfud menolak menjadi peserta konvensi rupanya sudah diperkirakan PKB. “Keputusan itu kita sudah duga dan sudah melalui komunikasi juga dengan PKB,” kata Wabendum DPP PKB Bambang Susanto saat dihubungi. PKB juga tetap menempatkan Mahfud sebagai capres potensial yang akan diusung. “Karena penerimaan di internal dan juga dukungan para kiai sepuh untuk Mahfud agar diusung PKB,” katanya. Namun, keputusan siapa yang akan PKB usung akan menunggu hasil pemilu legislatif dan melalui forum muspimnas. Selain itu, konsultasi dengan PBNU dan mendapat masukan dari ulama serta para kiai sepuh NU. (fal/dyn/kim)