Bintek DPRD Menuai Kecaman

KEJAKSAN - Belum berhenti kritik pada wakil rakyat, setelah melakukan agenda studi banding ke beberapa kota di Pulau Jawa dan Sumatera, kini giliran bimbingan teknis anggota DPRD yang mendapat sorotan publik. Penyebabnya, agenda bimbingan teknis ini dilakukan di salahsatu hotel mewah di Desa Sangkanhurip, Kabupaten Kuningan, menuai kecaman. Namun, Wakil Ketua DPRD, Edi Suripno SIP membantah bahwa agenda rapat di luar kota tersebut adalah upaya menghambur-hamburkan anggaran menjelang tutup tahun. “Kita hanya diundang, lokasinya di mana bukan kita yang tentukan. Itu panitia pelaksana yang membuat acaranya sekaligus menentukan lokasinya,” ujar dia, saat dihubungi Radar, Minggu (31/10). Edi menjelaskan, dalam kegiatan itu, anggota DPRD porsinya hanya peserta. Seluruh agenda kegiatan termasuk pemilihan lokasi ditentukan oleh sekretariat DPRD. Dalam bimbingan teknis tersebut, beberapa masalah menjadi agenda pembahasan seperti evaluasi kinerja DPRD, penyusunan rencana strategis jangka panjang dan peningkatan etos kerja anggota dewan. Terpisah, Aktivits Koalisi Rakyat Menggugat, Budi Permadi, mengkritik kebijakan untuk melaksanakan rapat di luar kota. Apalagi lokasi tujuannya adalah Kabupaten Kuningan yang notabene merupakan kawasan pariwisata. “Itu memang hak dewan. Tapi jangan mentang-mentang hak, terus nggak mikir eksesnya,” tuturnya. Maksudnya, dijelaskan Budi, pelaksanaan rapat di luar kota memberikan kesan kurang baik kepada anggota dewan. Bagaimana pun kesan pemborosan dan menghamburkan anggaran tetap tidak bisa terhindarkan. Sehingga, apapun pembelaannya, kesan tersebut tidak bisa terhindarkan. “Pada prinsipnya, hendaknya anggota dewan mengaca diri. Bukan boleh nggak boleh di luar, tapi efisiensinya. Banyak rapatnya atau banyak santainya? Kesannya buang-buang anggaran DPRD,” bebernya. Budi menyatakan, untuk mengukur pantas atau tidaknya anggota DPRD melakukan rapat di luar kota, bisa dibuat kuisioner yang disebarkan kepada masyarakat. Budi berani bertaruh, kuisioner tersebut jawabannya mayoritas tidak setuju dengan kebijakan rapat di luar kota. “Ini bukan soal boleh tidak boleh atau menyalahi aturan atau tidak. Tapi soal kepantasannya, coba buat kuisioner dan saya yakin semua masyarakat pasti mengecam,” tandasnya. (yud)