RENCANA pemerintah menerapkan relaksasi kegiatan masyarakat dalam waktu dekat dipastikan terdiri dari 4 komponen pertimbangan kegiatan masyarakat yang ditetapkan Badan Kesehatan Dunia atau Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menegaskan kebijakan yang direncanakan dimulai 26 Juli setelah terjadi perkembangan dari pengetatan melalui PPKM Darurat periode 3 hingga 20 Juli.
“Pemerintah berusaha semaksimal mungkin menjalankan kendali gas dan remnya, secara presisi baik dari data dan fakta di lapangan,” kata Wiku dalam Keterangan Pers, (22/7).
Adapun keempat pertimbangan yang dimaksud, pertama, perhitungan tren kasus dan indikator epidemiologi lainnya. Dimana angka keterisian tempat tidur/tempat tidur rasio (BOR) dan penambahan kasus positif harian yang terus mengalami penurunan. Serta menetapkan prasyarat pelonggaran dengan melihat kasus ke depan.
Kedua, kapasitas manajemen sistem kesehatan 2 arah melingkupi meningkatkan fasilitas kesehatan milik pemerintah dan swasta. Yaitu dengan melakukan upaya konversi tempat tidur, pembangunan rumah sakit darurat dan lapangan, maupun kemitraan dengan penyedia jasa telemedisin.
Ketiga, aspirasi dan masyarakat dengan terlihatnya tren penurunan mobilitas masyarakat serta keluhan masyarakat untuk segera merelaksasikan perilaku yang cukup ketat selama 1 bulan terakhir.
Keempat, dampak ekonomi sosial khususnya bagi masyarakat dengan pendapat ekonomi menengah kebawah dan usaha mikro.
Saat ini, pemerintah berusaha sebaik mungkin dengan melakukan pemantauan, persiapan maupun mensosialisasikan prosedur relaksasi. Agar seluruh elemen masyarakat siap menjalankan kebijakan yang dijalankan dengan penuh tanggung jawab.
“Perlu diingat, melakukan relaksasi bukan berarti membebaskan seperti kembali ke masa awal sebelum pandemi COVID-19 terjadi. Akan tetapi, secara bertahap dan hati-hati menuju kehidupan normal yang baru, sekaligus siap jika harus dilakukan pengetatan kembali,” tegasnya. (fin)