CIREBON-Aset pemerintah daerah (pemda) belum sepenuhnya terverifikasi. Khususnya aset tanah. Pasalnya, baru 90 persennya saja yang sudah bersertifikat. Sehingga masih rawan, diambil pihak tak bertanggungjawab.
“Belum semua. Hanya 90 persennya saja yang sudah bersertifikasi,” ujar Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon Munawir SH, kemarin.
Artinya, kata Munawir, pihaknya mendorong BKAD agar melakukan verifikasi faktual. Jangan sampai, hanya data angka-angka yang dilaporkan, tanpa proses pengecekan di lapangan.
“Kita mendorong, agar BKAD melakukan verifikasi faktual. Apa yang ada dan yang tercatat. Itu juga harus ada secara fisik dilapangannya. Jangan sampai tercatat sekian hektar, namun fisiknya tidak ada. Tidak mau kita,” tegasnya.
Makanya, komisi II tegas, harus dilakukannya verifikasi faktual aset daerah. Sifatnya wajib. Harus disegerakan. Pihaknya tidak mengehendaki, adanya kecurangan. Di samping itu, sebagai langkah tepat untuk memenej aset dan kekayaan daerah.
BKAD sendiri, sambung Munawir, sudah mulai memprosesnya (verifikasi, red). Bahkan sudah langsung dengan penentuan titik koordinatnya, berdasarkan Sistem Pemosisi Global atau Global Positioning System (GPS).
Sementara itu, berkaitan dengan aset pemda yang dikelola pihak ketiga, fokusnya hanya untuk di Kaliwedi. “Untuk lokusnya di Kaliwedi. Disana, memang diperuntukan untuk masyarakat sekitar. Disewakan kepada warga,” katanya.
Untuk harga sewanya kata politisi Nasdem itu, ditentukan oleh badan yang memiliki kewenangan. Yakni tim appraisal. Dengan menyesuaikan harga dimasing-masing daerah. “Adapun untuk nominal harga sewa, tidak sama. Antar satu daerah dengan daerah lainnya,” paparnya.
Ada beberapa lahan pertanian tidak akan disewakan. Lahan pertaniannya diserahkan ke Dinas Pertanian. “Nah, ini yang di Kalewedi yang dikelola pihak ke 3. Di Susukan sih engga. Diserahkan ke Dinas Pertanian saja. Aset yang tidak di pihak ketigakan, jumlahnya mencapai 233 bidang,” pungkasnya. (sam/adv)