FILIPINA - Presiden Filipina Rodrigo Duterte telah setuju untuk maju di Pemilu 2022 mendatang. Duterte setuju menjadi calon wakil presiden dari partai politik yang berkuasa. Hal ini disampaikan oleh partai PDP-Laban pada Selasa (24/8).
Langkah itu meletakkan dasar bagi pemimpin untuk tetap berkuasa, tapi di luar masa jabatannya. Partai PDP-Laban membuat pengumuman menjelang pertemuan majelis nasional pada 8 September mendatang.
Partai tersebut juga diharapkan mendukung ajudan Duterte dan senator petahana Christopher “Bong” Go untuk menjadi kandidat presiden dalam pemilihan umum Filipina pada 2022.
Duterte seperti disampaikan Wakil Presiden Eksekutif dari partai PDP-Laban Karlo Nograles telah melakukan pengorbanan dan mengindahkan seruan rakyat. Di Filipina, presiden dibatasi satu kali masa jabatan (6 tahun) dan masa jabatan Duterte akan berakhir pada Juni 2022.
Nograles sendiri mengatakan langkah itu akan menjamin kelangsungan program pemerintah selama lima tahun terakhir, termasuk yang dimaksudkan untuk mengatasi peredaran obat-obatan terlarang.
Namun, pencalonan diri Duterte sebagai wakil presiden dalam pemilu 2022 dipandang oleh para pengamat politik sebagai pintu belakang ke kursi kepresidenan. Para kritikus Duterte meyakini bahwa dia dapat membuat permainan untuk mempertahankan kekuasaan melalui kursi nomor dua di negara itu, dengan mengambil alih sebagai presiden jika sekutunya, Christopher “Bong” Go, menang dan kemudian mengundurkan diri.
Duterte yang menggambarkan dirinya sebagai presiden yang tanpa keinginan untuk berkuasa, dalam beberapa kesempatan mengatakan dia ingin Go menjadi penggantinya. Dukungan Duterte untuk Go pada 2019 telah membantu Go menjadi senator, yakni sebuah jabatan yang dia emban di samping tugasnya sebagai ajudan pribadi Duterte.
Go telah menjadi asisten terdekat Duterte sejak akhir 1990-an. Yakni saat Duterte menjadi anggota kongres yang mewakili Kota Davao di selatan Filipina. “Saya masih tidak tertarik (di kursi kepresidenan),” kata Go kepada Reuters. “Urusan vaksin dulu, sebelum politik,” tambahnya.
Duterte mengatakan dia ingin melindungi dirinya dari kemungkinan tindakan hukum saat dia telah meninggalkan kantor kepresidenan. Tindakan hukum itu dapat termasuk kemungkinan penyelidikan oleh Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) untuk kejahatan terhadap kemanusiaan. Jaksa ICC telah meminta lampu hijau untuk meluncurkan penyelidikan formal atas pembunuhan yang dilakukan selama Duterte berperang melawan tindak kejahatan dan penyalahgunaan narkoba. (ant/jp)