PENERAPAN PPKM berdampak pada operasional BRT. Sepi, dan terkesan buang-buang bahan bakar. Hal itu membuat operasional BRT mengalami masa jeda.
Direktur Utama PD Pembangunan Kota Cirebon Dr R Panji Amiarsa SH MH mengakui selama pemberlakuan PPKM membuat operasional BRT mengalami masa istirahat. Untuk itu, kata Panji, pihaknya melakukan evaluasi bersama operator BRT. Termasuk Dinas Perhubungan (Dishub) soal bagaimana bisa menjalankan kembali layanan BRT.
Apalagi, BRT saat ini lintas kota dan kabupaten. Maka dari itu, koordinasinya nanti akan mengundang pihak Pemerintah Kabupaten Cirebon. “Sekarang masih jeda, akan dilihat apakah operator akan membuat pembatasan aktivitas atau tidak. Operator belum menyampaikan laporan evaluasi ke kami,\" ujar Panji.
Ia berharap, di tingkat rapat koordinasi (rakor) nanti pihak operator akan melaporkannya. “Hingga sekarang belum ada laporan ke meja kerja saya,\" tandasnya.
Harusnya, lanjut Panji, dalam satu pekan ke depan sudah ada evaluasi. Khususnya, pihak ketiga sebagai mitra. PD Pembangunan butuh laporan, terhitung mulai April hingga sekarang. Panji tidak menampik, operasional BRT sampai sekarang masih mandiri, belum mendapat subsidi dari APBD.
“Subsidi saat prepare launching BRT, termasuk pembuatan halte dan lain-lain sekitar Rp500 juta. Tapi sekarang belum ada subsidi untuk operasional BRT. Laporan bulanan belum masuk ke kami,\" pungkasnya. (abd)