Lapak PKL-Pasar Mambo Bisa Dibongkar

KEJAKSAN- Puluhan lapak pedagang kaki lima (PKL) dan bangunan Pasar Mambo di bantaran Sungai Sukalila bisa saja dibongkar. Itu dilakukan untuk mendukung proyek normalisasi Sungai Sukalila. Sebuah sumber Radar menyebutkan, normalisasi yang dilakukan oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cimanuk-Cisanggarung mau tak mau akan menggusur keberadaan pedagang dan pertokoan yang ada di Pasar Mambo. Akses jalan masuk untuk kendaraan berat, menjadi alasan penggusuran itu. \"Pasti akan kena gusur atau bongkar, karena kan nanti saat normalisasi mau tidak mau kendaraan berat butuh jalan, dan akhirnya membongkar lapak yang ada,\" ujarnya. Menanggapi hal tersebut, Ketua Asosisasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia H Agus Saputra mengatakan belum ada pemberitahuan dari pemkot terhadap kegiatan normalisasi Sungai Sukalila. Termasuk soal pembongkaran ataupun penggusuran pertokoan yang ada di Pasar Mambo. Namun, kata dia, para pedagang siap mendukung dan tak keberatan bila harus dilakukan pembongkaran. Mengingat, normalisasi Sungai Sukalila tersebut untuk kepentingan masyarakat banyak. \"Ini memang risiko, tapi karena memang program pemerintah ya kita siap mendukung,\" ujarnya. Dijelaskan, pihaknya bisa menyiapkan akses untuk jalan kendaraan besar termasuk truk yang nantinya menjadi kendaraan pengangkut hasil kegiatan pengerukan. Yang terpenting, sambungnya, kalau pun ada pembongkaran sejumlah toko, pembongkaran itu hanya sementara dan bukan permanen. \"Kita tidak mau menghambat. Yang terpenting jangan sampai digusur. Dan sebelum dilaksanakan, saya harap ada pemberitahuan atau konfirmasi terlebih dahulu agar ada win-win solution,\" tukasnya. Menanggapi hal tersebut, Wakil Wali Kota Cirebon Drs Nasrudin Azis SH pun menyadari bahwa normalisasi Sungai Sukalila tersebut mau tidak mau akan berdampak pada pedagang baik pedagang kaki lima, pedagang Pasar Mambo atau masyarakat yang bermukim di bantaran sungai. Dia pun meminta pengertian dari masyarakat, bahwa normalisasi juga dilakukan untuk masyarakat banyak, sebagai upaya pencegahan banjir. \"Saya kira langkah normalisasi ini kami lakukan sebagai bentuk perubahan yang baik untuk Kota Cirebon. Dan tentunya hal ini baru akan terwujud bila masyarakat yang ada mendukung. Khususnya masyarakat yang nantinya terkena dampak,\" ujarnya. Azis pun mengatakan, pemerintah kota juga akan mencoba mencari solusi terhadap masyarakat yang nantinya akan terkena pembongkaran ataupun penggusuran. Mengingat semuanya tidak bisa ditentukan secara instan, tetapi juga harus melalui pengkajian secara mendalam. \"Pemerintah nantinya akan mencoba mencari solusi untuk masyarakat. Program normalisasi ini bagus, dan biayanya juga mahal. Setelah dua puluh tahun tidak dikeruk, bisa dibayangkan seperti apa pendangkalannya. Maka dari itu, aktivitas ini pun untuk kepentingan masyarakat banyak dan harus didukung,\" tukasnya. (kmg)