BANDUNG – Berdasarkan data Bersatu Lawan Covid-19 periode 13-19 September 2021, seluruh daerah di Jawa Barat kini berada di zona kuning atau kategori risiko rendah dengan skor 2,73.
\"Kita sudah zona kuning semua, tingkat kepatuhan naik di 91 persen, jaga jarak naik di 89 persen,\" kata Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil saat jumpa pers virtual dari Gedung Pakuan, Kota Bandung, Jumat (24/9).
Periode sebelumnya atau 6-12 September 2021, dari 27 kab/kota tercatat masih masuk zona oranye atau risiko sedang yakni Kabupaten Cirebon. Namun kini statusnya mengalami perbaikan.
Kemudian, Data per 23 September 2021 tingkat kepatuhan warga Jawa Barat dalam memakai masker mencapai 91,09 persen dan jaga jarak 89,54 persen. Meski bebas zona oranye dan merah, Gubernur tetap mengingatkan kepada warga Jawa Barat agar disiplin prokes 5M harus ditingkatkan karena pandemi belum usai.
Gubernur juga menyampaikan kabar gembira lain, yakni angka kasus aktif yang kembali menurun. Data Bersatu Lawan Covid (BLC) periode 23 September 2021, angka kasus aktif di Jawa Barat hanya 3.843 atau turun 143 kasus dari hari sebelumnya. Di satu sisi angka kesembuhan meningkat 373 menjadi 683.088 orang.
\"Kasus aktif tinggal 3.800-an sehingga mudah-mudahan seiring waktu, dukungan beberapa minggu ke depan kita bisa mengurangi drastis lagi kasus aktif yang ada di Jawa Barat,\" kata Ridwan Kamil.
Dari jumlah tersebut, ada tiga daerah yang memiliki angka kasus aktif paling tinggi yakni Kota Cimahi 2,96 persen, Kabupaten Ciamis 1,62 persen dan Kabupaten Bandung 1,16 persen.
Ridwan Kamil menambahkan, tingkat keterisian kamar tidur (Bed Occupancy Rate) untuk Covid-19 di rumah sakit rujukan kembali menurun. Dari puncaknya yang menjadi 91 persen kini menjadi 6,28 persen saja per 23 September 2021.
Terkait kabar klaster Covid-19 di 149 sekolah dengan jumlah terinfeksi sebanyak 1.152 guru dan tenaga kependidikan serta 2.478 siswa pascapembelajaran tatap muka di Jawa Barat, Ridwan Kamil menyatakan data ini masih dikonfirmasi ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi selaku pihak yang dikabarkan mengeluarkan data.
“Sudah dicek ke Pusat dari mana datanya, tapi masih belum terkonfirmasi. Kami belum bisa mengiyakan apakah ada klaster di 149 sekolah,” kata Ridwan Kamil.
Jika pun benar, maka PTM di sekolah tersebut sebaiknya dihentikan sementara sampai situasi membaik, serta pemkab/pemkot mengawasi lebih ketat lagi SOP dan penerapan prokes di sekolah. (jun)
Baca juga:
- Pulihkan Ekonomi, Jawa Barat dan Bali Kolab Luncurkan Program Ini
- Wagub Uu: PTM Menerapkan Prokes Ketat