Pemerintah Godok WFH untuk ASN dan Swasta, Ini Skema 4 Hari WFO 1 Hari WFH

JAKARTA, RADARCIREBON.COM - Pemerintah tengah mematangkan kebijakan kerja fleksibel berupa kombinasi Work From Office (WFO) dan Work From Home (WFH) sebagai langkah efisiensi di tengah melonjaknya harga minyak dunia.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi mengungkapkan, kebijakan tersebut masih dalam tahap pembahasan dan akan segera diumumkan kepada publik jika sudah final.

“Sedang kita godok, sedang kita finalkan. Nanti sesegera mungkin akan kita sampaikan kepada masyarakat,” ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Sabtu 21 Maret 2026.

BACA JUGA:Fantastis! Penghimpunan Zakat Jabar Capai Rp1,173 Triliun di Idulfitri 2026

Ia menegaskan, rencana penerapan WFH bukan karena adanya gangguan pasokan energi nasional. 

Pemerintah memastikan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) tetap aman dan terkendali.

Menurutnya, kebijakan ini lebih diarahkan sebagai momentum evaluasi untuk meningkatkan efisiensi kerja di berbagai sektor.

“Insya allah pasokan BBM tidak ada masalah. Tapi ini jadi momentum untuk mengoreksi dan memperbaiki diri agar lebih efisien,” jelasnya.

Pemerintah juga mempertimbangkan dampak kebijakan ini terhadap sektor ekonomi, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang bergantung pada aktivitas perkantoran.

BACA JUGA:Resmi! Ini Skuad Timnas Indonesia Pilihan John Herdman untuk FIFA Series 2026

“Semua aspek pasti kita pikirkan. Ini masih dalam proses perumusan,” tambah Prasetyo.

Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyebutkan, skema kerja fleksibel menjadi salah satu opsi untuk menekan biaya operasional di tengah tingginya harga minyak global.

Rencana yang sedang dikaji adalah pola kerja 4 hari WFO dan 1 hari WFH dalam satu pekan kerja.

“Dengan tingginya harga minyak, perlu efisiensi waktu kerja. Maka akan dibuka fleksibilitas satu hari work from home dalam lima hari kerja,” kata Airlangga.

Sumber: reportase