Satpol PP Minim Amunisi

INDRAMAYU – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Indramayu selama ini dinilai mandul, karena tidak mampu menegakkan sejumlah peraturan daerah (perda). Karena kenyataan di lapangan banyak indikasi telah terjadi pelanggaran perda. Di antaranya perda yang mengatur tentang keberadaan minimarket, perda larangan minuman beralkohol dan yang lainnya. Menanggapi hal tersebut, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Indramayu Sunardi SH, membantah kalau satpol PP dianggap mandul. Menurutnya, satpol PP kapanpun siap untuk melakukan penegakkan peraturan daerah apabila memang dibutuhkan. Seperti melakukan penertiban terhadap minimarket tanpa izin, melakukan penertiban bangunan liar yang ada di bantaran sungai Cimanuk maupun yang lainnya. “Sebenarnya kapan pun kami selalu siap melakukan action. Namun yang juga menjadi persoalan, kami ini minim amunisi. Sementara untuk melakukan berbagai kegiatan operasi atau penegakan peraturan daerah membutuhkan biaya operasional yang tidak sedikit,” tandas mantan camat Cantigi ini. Sunardi juga berharap kepada dinas atau organisasi perangkat daerah (OPD) lain agar melakukan koordinasi dengan Satpol PP, terutama dalam perencanaan anggaran. Hal ini sangat penting agar anggaran untuk penegakan peraturan daerah bisa direncanakan dari awal. Sementara kenyataan yang terjadi selama ini, anggaran yang ada pada Satpol PP jauh dari harapan. “Yang pasti anggaran kami sangat minim dan jauh dari ideal. Kalau sudah begini, bagaimana mungkin kami bisa bekerja optimal,” ujarnya setengah bertanya. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, banyak pihak yang berharap agar Satpol PP melakukan penegakan peraturan daerah. Salah satunya adalah melakukan  penertiban terhadap minimarket yang tak memiliki izin. Pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan,  Koperasi dan UKM juga berharap agar Satpol PP bisa melakukan penertiban terhadap minimarket tanpa izin tersebut. Anggota Komisi C DPRD Indramayu Dalam SH KN mengatakan, masalah penertiban memang menjadi tugas dan tanggung jawab Satpol PP. Meskipun demikian, tuturnya, Satpol PP juga harus mendapat dukungan penuh melalui anggaran yang memadai untuk kegiatan operasional. (oet)