Mutasi Terancam Mundur Lagi

Selasa 09-11-2010,07:16 WIB
Reporter : Dedi Darmawan
Editor : Dedi Darmawan

KEJAKSAN - Surat rekomendasi gubernur untuk calon kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BK Diklat), masih belum diterima Pemerintah Kota Cirebon. Pelaksanaan mutasi yang digadang-gadang bakal dilaksanakan pekan ini pun terancam tertunda. Pelaksana Harian (Plh) Kepala BK Diklat, Drs Agung Prabowo MPd mengatakan, kabar terakhir mengenai posisi surat tersebut diterimanya setelah menghubungi BK Diklat Provinsi Jawa Barat, Senin pagi (8/11). “Tadi pagi saya sudah menghubungi BK Diklat Provinsi (Jabar). Tapi suratnya belum diterima,” ujar dia kepada Radar. Akibat belum diterimanya surat tersebut, rencana untuk melakukan pengecekan langsung ke Pemprov Jabar juga dibatalkan. Meski rencana mutasi terancam tertunda, namun hingga kemarin, Agung belum mau buka suara soal tiga nama yang direkomendasikan ke gubernur sebagai calon kepala BK Diklat.  “Wah, kalau itu jangan tanya saya,” ucap dia. Namun, Agung menjanjikan, akan memberikan kabar terbaru mengenai perkembangan terbaru surat rekomendasi gubernur. “Nantilah kita komunikasi lagi dengan pemprov. Kalau ada kabar nanti kita kabari,” ujar dia. Informasi yang berkembang di lingkungan pemkot, sejumlah nama bermunculan untuk mengisi jabatan kepala BK Diklat. Nama-nama tersebut adalah pejabat eselon II senior seperti Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Dr H Wahyo MPd, Inspektur Inspektorat Drs Maman Suherman MM dan Kepala Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi (Dishubinfokom) Drs H Yusa NK. Tiga pejabat tersebut terhitung sudah mapan di eselon II, misalnya saja Wahyo yang sudah pernah menjabat pucuk pimpinan di tiga instansi berbeda, yaitu Disdik (2005-2006), Disporbudpar (2006-2009) dan Bappeda (2010-sekarang). Maman Suherman yang sudah pernah menjabat Asda II (2008-2009) dan Inspektorat (2010-sekarang). Sedangkan Yusa NK juga ikut disebut-sebut sebagai salahsatu kandidat karena sudah pernah menjabat di dua organisasi perangkat daerah (OPD) berbeda, DPPKD (2007-2009) dan Dishubinfokom (2010-sekarang). Kebenaran informasi mengenai tiga nama tersebut memang belum bisa dikonfirmasikan kebenarannya. Sebab, Sekretaris Daerah, Drs H Hasanudin Manap MM, ketika dikonfirmasi sebelumnya juga enggan buka suara. Namun, selain tiga nama tersebut, di lingkungan DPRD justru muncul satu nama baru. Anggota Komisi A, H Ahmad Azrul Zuniarto SSi Apt bahkan blak-blakan mendukung Asisten Daerah III, Nusyirwan untuk dimutasi sebagai kepala BK Diklat. Nusyirwan yang sebelumnya menjabat sebagai Asda I (2006-2009), menurut Azrul memenuhi kriteria yang dibutuhkan untuk menjadi kepala di institusi kepegawaian. “Saya sih merekomendasikan Pak Nusyirwan. Saya anggap beliau mumpuni untuk jadi kepala BK Diklat. Tulis aja nggak apa-apa,” ujar politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, saat ditemui di ruang kerja Komisi A. Azrul menambahkan, perlu kriteria khusus terutama pejabat eselon II yang akan memimpin otoritas yang menaungi aparatur negara ini. Oleh sebab itu, dibutuhkan sosok yang sudah mumpuni baik kinerjanya maupun mumpuni di jabatan eselon II. Apakah Nusyirwan masuk dalam salahsatu nama yang diajukan walikota ke gubernur? Azrul sendiri mengaku tidak tahu. “Wah, kalau itu saya nggak tahu,” jawabnya.  (yud)

Tags :
Kategori :

Terkait