SUMBER – Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat Bambang Mujiarto ST menyebut lonjakan angka kemiskinan di Kabupaten Cirebon bukanlah data valid. Data tersebut masih harus diverifikasi terlebih dahulu agar isi dalam data tersebut akurat dan bisa sebagai pijakan kebijakan penyusunan program di Kabupaten Cirebon.
Diterangkan Bambang Mujiarto, data tersebut kemungkinan dari hasil sinkronisasi bantuan warga terdampak Covid-19 dari sejumlah kementerian yang sebagian mungkin awalnya merupakan data warga terdampak Covid-19 yang kemudian masuk kedalam sistem data sebagai warga tidak mampu.
\"Harus dipahami bahwa sebagian bantuan juga disalurkan kepada warga terdampak pandemi, jenisnya juga beragam sehingga kemiskinan bukan jadi indikator utama seseorang menerima bantuan, tapi tentu data ini jadi acuan awal dan harus diverifikasi lagi,\"ujarnya.
Dilanjutkan Bambang, Pemerintah sudah mengumumkan daerah-daerah yang mengalami kemiskinan ekstrem dan ia yakin bahwa Kabupaten Cirebon tidak masuk dalam lima daerah dengan kemiskinan masif tersebut.
Baca juga:
- Keraton Kasepuhan Cirebon Gelar Tradisi Siraman Panjang, Warga Rebutan Air Penyucian
- China Pilih Mundur dari Babak Kualifikasi Piala Asia U-23, Timnas Indonesia yang Untung?
\"Kan tidak ada nama Kabupaten Cirebon didaftar 5 wilayah dengan kemiskinan masif, silahkan cek saja, jadi saya yakin disini ada keselahan jika menyebut angka kemiskinan di Kabupaten Cirebon begitu besar,\"imbuhnya.
Data yang benar menurut Bambang sangat penting sehingga ia berharap semua daerah punya data induk yang nantinya bisa digunakan oleh semua instansi dan mengakomodir semua keperluan.
\"Semua daerah harus punya data mandiri, jangan bergantung ke BPS atau ke Pemerintah pusat, daerah harua yang paling tahu kondisi wilayahnya,\"ungkapnya. (dri)