JAKARTA- Deklarasi capres atau cawapres di PDIP harus melalui keputusan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri. Siapapun yang melanggar akan dikenai sanksi. Tidak hanya untuk para pendukung Ganjar Pranowo. Pendukung Puan Maharani juga diperlakukan sama.
“Sanksi ini berlaku untuk seluruh kader. Jadi mereka ditugaskan partai memimpin struktur. Maka mereka harus mengerti aturan-aturan yang berlaku di partai. Ini bukan kecuali. Semua kader-kader partai yang terikat, terlibat dalam kongres harus tahu itu,\" tegas Ketua Bidang Kehormatan Partai DPP PDIP Komarudin Watubun di Jakarta, Jumat (15/10).
Dia menegaskan kewenangan memilih capres dan cawapres ada di tangan Megawati. Aturan itu merupakan keputusan kongres di Bali beberapa tahun lalu.Anggota DPR RI itu menegaskan seluruh pengurus PDIP harus mengerti dan wajib mentaati aturan partai. Jika kader yang ingin menyampaikan aspirasi, lanjut Komarudin, dapat disampaikan melalui forum resmi. Bukan dideklarasikan.
“Saya harap, sebagai Ketua Dewan Kehormatan, sebagai yang ditugaskan oleh Ketua Umum melihat penegakan kode etik, disiplin dalam partai. Saya meminta mereka, struktur partai, untuk tegak lurus, berpegang teguh dalam aturan partai. Yang di dalamnya juga membuat keputusan itu,” papar Komarudin.
Dia meminta semua kader PDIP menahan diri. Baik yang di pusat maupun di daerah. Hal ini disampaikan menanggapi adanya istilah banteng dan celeng. “Itu kan hanya perumpamaan saja. Tidak perlu ditanggapi serius,” ujarnya.
Hingga kini DPP PDIP belum secara resmi mengumumkan siapa yang akan diusung sebagai calon presiden (Capres) atau Calon Wakil Presiden (Cawapres) pada Pemilu 2024 mendatang.
Meski begitu, PDIP mengakui ada sejumlah tokoh di internal yang sudah disiapkan melalui mekanisme kaderisasi partai.
“PDI Perjuangan telah membangun demokrasi yang semakin matang. Tujuannya, agar lahir pemimpin bangsa yang hebat. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya pemimpin politik dari tingkat pusat hingga daerah yang disiapkan melalui mekanisme kaderisasi kepemimpinan Partai,” ujar Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto di Jakarta, Jumat (15/10).
Di antaranya Presiden Joko Widodo, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Prananda Prabowo (putra Megawati Soekarnoputri, red) dan Ketua DPR RI Puan Maharani.
“Sosok seperti Presiden Jokowi, Mas Prananda Prabowo, Mbak Puan Maharani, Olly Dondokambey, Ganjar Pranowo, Wayan Koster, Tri Rismaharini, Djarot Syaiful Hidayat, Abdullah Azwar Anas, Mardani H Maming, Sultan Riska, lahir dari mekanisme kaderisasi partai,” paparnya.
Terkait capres maupun cawapres, lanjutnya, PDIP memiliki banyak kader yang mumpuni. Namun, siapa calon yang diusung merupakan kewenangan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri.
“Siapa yang bakal mewakili PDIP akan dilakukan pada saat yang tepat. Bukan lewat deklarasi asal-asalan. Semua memerlukan pertimbangan yang matang. Itulah tata cara melahirkan pemimpin. Perlu pertimbangan matang dan jernih,” tukasnya.
Hasto juga menyinggung polemik dukung-mendukung calon di Pilpres 2024. Menurutnya, ada sekelompok pihak yang memang menolak kerja keras lewat kaderisasi dengan mencalonkan pihak tertentu.
Dia menyebut pihak tersebut juga mengambil jalan pintas. Mereka, mendukung calon tertentu untuk maju sebagai capres 2024 atas subjektivitas dan kepentingan pribadi.
Namun, Hasto tidak menyebut pihak mana yang melakukan hal tersebut. “Partai terus mencermati dinamika politik yang berkembang. Seluruh kader dan anggota Partai terus memegang disiplin. Terutama membantu rakyat dalam seluruh program recovery atas dampak pandemi Covid-19,” pungkasnya. (rh/fin)