PEMPROV Jawa Barat dihadapkan pada kenyataan bahwa APBD 2022 mengalami defisit. Jumlahnya cukup besar, kurang lebih Rp5 triliun. Defisit tersebut disebabkan turunnya ekonomi masyarakat akibat pandemi yang berakibat pada daya beli masyarakat yang rendah dan lebih memprioritaskan pemenuhan kebutuhan hidup.
Anggota Komisi III DPRD Jawa Barat, Husin SE menjelaskan, APBD Jawa Barat memang mengalami defisit sampai dengan Rp5 triliun. Namun demikian, Komisi III DPRD Jawa Barat optimis ada peningkatan pendapatan sehingga bisa mengurangi defisit sampai dengan Rp2 triliun.
“Tanda-tanda peningkatan PAD sudah terlihat seperti di bulan ini dan sampai akhir tahun akan terus meningkat seiring dengan mulai membaiknya kondisi perekonomian, jika itu terjadi maka akan sangat bisa mengurangi defisit,” ujarnya.
Untuk menutup sisa defisit, pihaknya akan berkolaborasi dengan Pemprov Jabar untuk terus berupaya menggenjot PAD dari berbagai sektor.
Selain dari wajib pajak, Komisi III berharap ada pendapatan dari sektor lain seperti maksimalkan aset-aset milik pemprov, khususnya BUMD diantaranya BJB dan Migas Hulu Jabar. “Semua sektor yang bisa mendatangkan PAD akan digenjot secara maksimal,” imbuhnya.
Situasi yang terjadi saat ini, sambung Husin tidak hanya terjadi di Jawa Barat. Hampir seluruh wilayah di Indonesia bahkan dunia terdampak pandemi Covid-19 khususnya di sektor pendapatan dan melemahkan sektor perekonomian.
“Situasi ini tidak bisa disalahkan, karena ini bukan hanya musibah kita Indonesia saja, tapi menjadi musibah dunia,” bebernya.
Di akhir pembicaraan, politisi Partai Perindo dari dapil Kabupaten/Kota Cirebon dan Indramayu tersebut meminta agar semua pihak terus membangun kesadaran masyarakat agar pandemi Covid-19 segera berakhir dengan mendukung program pemerintah melalui vaksinasi untuk melindungi diri dan keluarga.
“Semoga pandemi segera berakhir dan kehidupan normal kembali serta perekonomian bangkit kembali,” ungkapnya. (dri)