PRESIDEN Joko Widodo dinilai sangat berat mencopot Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir terkait dugaan bisnis pengadaan tes Polymerase Chain Reaction (PCR).
Menurut pengamat kebijakan publik dari Budgeting Metropolitan Watch (BMW), Amir Hamzah, ketidakberanian Jokowi memberhentikan Luhut dan Erick karena kedua menteri tersebut tahu banyak tentang situasi perpolitikan Tanah Air.
\"Saya kira Presiden tidak akan pecat mereka. Kalau pecat mereka berarti luar biasa karena mereka tahu banyak soal perpolitikan yang ada,” kata Amir seperti dikutip dari Kantor Berita RMOLJakarta, Selasa (16/11).
Amir menambahkan, apa yang dilakukan kedua menteri ini tentu tidak lepas dari kebijakan pemerintah. Artinya yang dikerjakan kedua menteri adalah bagian dari pelaksanaan visi misi Presiden Jokowi.
Diketahui menteri tidak punya visi misi, yang punya visi misi Presiden Jokowi. Menteri hanya sebagai pelaksana visi misi Presiden.
Sementara Luhut dalam menanggapi tudingan tentang keterlibatan dan laporan keuangan PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI) harus diaudit, mengatakan audit saja.
Sedangkan Erick Thohir menegaskan, kebijakan tes PCR yang diputuskan pemerintah merupakan keputusan dari rapat terbatas (ratas) termasuk Presiden Joko Widodo. Ratas tersebut juga dihadiri beberapa menteri terkait.(*)