Timsel Jangan Kegerahan

KUNINGAN – Tanggapan Ketua Timsel KPU Kuningan, Prof Dr Hj Dewi Lalatul Badriah MKes AIFO tidak membuat masyarakat diam. Justru salah seorang pemerhati sosial politik, Abdul Haris SH meminta agar timsel tidak kegerahan menerima kritikan dari masyarakat. Terlebih sampai merasa dipojokkan atas kritikan yang muncul. “Yang namanya timsel itu digaji oleh pemerintah, jadi wajar kalau ada masyarakat yang mengkritik. Semuanya untuk menciptakan demokratisasi di Kuningan ke arah lebih baik. Kami khawatir nanti berdampak ke pencalegan alias wakil rakyat,” tandas Haris kemarin (6/10). Menurut dia, yang dikritik oleh masyarakat itu bukan pribadinya melainkan mekanisme. Mestinya KPU Jabar turun ke lapangan ketika hendak menunjuk orang yang akan didudukkan pada posisi timsel. Di era reformasi sekarang ini, transfaransi betul-betul menjadi hal penting untuk dilakukan. “Saya contohkan, ada orang yang ditunjuk sebagai anggota timsel dari unsur masyarakat, berarti dia kan tokoh masyarakat. Pertanyaannya ditokohkan dari sisi apanya? Yang namanya tokoh masyarakat itu bisa MUI, NU atau Muhammadiyah,” ketusnya. Kalau beralasan pernah berpengalaman pada timsel lima tahun lalu, menurut Haris, itu sudah kadaluarsa. Zaman sekarang masih banyak orang yang berpotensi yang dapat dimasukkan pada keanggotaan timsel. Terlehih pada situasi kondisi politik yang memanas seperti sekarang, azas transfaransi betul-betul harus dijunjung tinggi. Seperti yang pernah dilontarkannya tempo hari, Haris berpendapat Uri Syam yang pantas untuk didudukkan pada posisi timsel. Sebab disamping menjabat sebagai ketua Yayasan Sang Adipati Ewangga, Uri juga dinilai memiliki kapasitas cukup dan cakap dibidang kepemiluan dan politik. Selain itu, masih banyak figur lain yang lebih berpotensi. “Jadi kalau boleh saya menilai, dari kelima personil timsel itu hanya Eman Sulaeman saja yang layak. Ini merupakan kelemahan dari penunjukkan KPU Jabar yang tidak terjun langsung ke lapangan melakukan klarifikasi langsung ke masyarakat atau tokoh,” tandasnya. Dengan kejadian ini, Haris mempertanyakan apakah penunjukkan tersebut hasil droping atau seperti apa. Sebab asas transfaransi dalam penunjukkan tersebut tidak dijunjung tinggi. Sehingga hasilnya, masih ditemui adanya orang yang memiliki keterlibatan dengan pilbup yang kini tengah digugat di MK. “Masalah ini menurut saya jangan dianggap sepele. Karena nanti berdampak kepada pencalegan. Sebab dengan penunjukkan timsel yang seperti itu dikhawatirkan muncul dugaan pengondisian keanggotaan KPU alias banyak titipan,” tukas Haris. (ded)