KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) mencatat, realisasi belanja pemerintah daerah lewat APBD naik 2,5 persen dari Rp809,38 triliun menjadi Rp829,67 triliun per November 2021. Namun sayangnya, belanja untuk perlindungan sosial (perlinsos) masyarakat justru anjlok 27 persen untuk periode tersebut. Melihat data itu, pemda dinilai masih mengandalkan belanja pusat untuk bantuan sosial masyarakatnya.
“Disayangkan belanja perlinsos turun sangat tajam 27 persen, artinya daerah mengandalkan belanja bansos yang berasal dari pusat, bukan APBD-nya,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani, Rabu (22/12).
Sri menyebut, cari total keseluruhan belanja APBD, masih didominasi belanja pegawai atau PNS dan barang. Rinciannya, belanja pegawai menjadi komponen belanja utama, yakni Rp321,26 triliun atau setara 38,7 persen dari total realisasi.
“Angka itu turun tipis dari catatan tahun sebelumnya, yaitu 40,5 persen,” ujarnya.
Adapun komponen lain yang juga mendominasi belanja daerah adalah belanja barang dan jasa sebesar 26,2 persen atau setara Rp217,76 triliun.
“Sedangkan untuk belanja modal hanya 11 persen atau Rp90,93 triliun dari total realisasi. Sementara sisanya sebesar Rp199 triliun masuk dalam anggaran belanja lainnya,” terangnya.
“Sedangkan belanja dari sisi fungsi, belanja pendidikan dan kesehatan tumbuh masing-masing 3,9 persen dan 7,1 persen secara berturut-turut,” pungkasnya. (fin)
BACA JUGA:
- Pengamen Gagal Bunuh Diri, Lompat dari Jembatan, Ternyata Sungainya Dangkal, Ditertawakan
- WargaMuktamar NU di Lampung, Presiden Jokowi Bilang Begini
- Tak Pakai Aplikasi Peduli Lindungi, Bakal Ada Sanksi Pidana
- Buhammed and Basha, Channel Youtube Diduga Hina Nabi Muhammad
- Indonesia vs Singapura: Shin Tae Yong Waspada Jebakan Lawan