DPR Didesak Evaluasi Timur Pradopo

JAKARTA - Menjelang pelaksanaan fit and proper test terhadap Komjen Sutarman, DPR didesak untuk mengevaluasi kinerja Kapolri yang akan digantikannya. Evaluasi itu untuk mengetahui apa yang telah dan belum dikerjakan oleh Polri semasa kepemimpinan Timur Pradopo. Desakan tersebut disampaikan Ketua Presidium Indonesia Police Watch Neta Sanusi Pane di Jakarta kemarin. Menurut dia, Visi misi serta kinerja Timur selama menjadi Kapolri perlu dievaluasi total. \"Apakah dia merealisasikan program yang dibuatnya saat awal menjabat,\" ujarnya. Melalui evaluasi tersebut, akan tampak kekurangan yang ada di tubuh Polri secara menyeluruh. Sehingga, bisa menjadi dasar bagi kapolri berikutnya dalam bertindak dan mengambil kebijakan. Menurut Neta, sebaiknya evaluasi dilakukan sebelum fit and proper test terhadap Sutarman dilakukan. Neta mengatakan, Jika DPR tidak melakukan evaluasi, maka fit and proper test terhadap Sutarman tidak akan ada gunanya. Itu artinya, fit and proper test hanya akan menjadi ajang basa basi antara parlemen dan Polri sebelum Sutarman resmi dilantik. Kewenangan Komisi III DPR melakukan uji kepatutan dan kelayakan bagi calon Kapolri pun perlu dipertanyakan. Neta pun menyarankan Komisi III mengembalikan Sutarman ke Presiden jika evaluasi terhadap Timur tidak dilakukan. \"Percuma ada fit and proper test namun tidak dievaluasi kinerjanya,\" lanjut penulis buku Jangan Bosan Kritik Polisi itu. Sementara itu, Kapolri mengaku siap jika Parlemen hendak mengevaluasi kinerjanya. Menurut dia, selama ini evaluasi juga sudah kerap dilakukan lewat rapat dengar pendapat antara Komisi III dengan Polri. \"Jadi bukan hanya sekarang saja,\" ujar Timur usai Salat Idul Adha di lapangan Bhayangkara Mabes Polri kemarin. DPR berencana mengadakan fit and proper test terhadap Sutarman besok (17/10). Usai fit and proper test, jika Sutarman dinyatakan layak maka pelantikan bisa diagendakan bulan ini juga. Sejumlah pihak sejak awal memprediksi fit and proper test tersebut akan berjalan mulus. (byu)