”Indikator yang digunakan dalam penentuan level PPKM tiap daerah mengacu pada rekomendasi pakar dan WHO, seperti angka kasus, angka testing, tracing, bed, vaksin, dan lain-lain,” ujar Abraham kepada wartawan dikutip Senin (14/2).
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Abraham Wirotomo mengatakan penentuan pengetatan atau level pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) selalu mengacu pada data, kajian para pakar, dan asesmen situasi Covid-19 di setiap daerah.
Karena itu, Abraham membantah dengan tegas pengetatan PPKM berkaitan dengan momentum perayaan agama tertentu. Misalnya Ramadan atau Lebaran.
”Jadi sungguh tidak benar mengkaitkan pengetatan level PPKM dengan momentum perayaan agama tertentu,” kata Abraham.
BACA JUGA:
· Dibuka Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 23, Ini Caranya
· Prabu Siliwangi dan Macan Putih, Ini Wangsit yang Jadi Asal-usul Maung Bodas
Abraham memastikan, pemerintah sudah sangat transparan soal data dan kajian yang digunakan dalam menentukan level PPKM. Hasil asesmen situasi Covid-19 setiap kabupaten/kota bisa dilihat dan dicek di website vaksin.kemkes.go.id.
”Di situ ada semua datanya,” terang Abraham.
Dia meminta kepada masyarakat untuk tidak termakan isu-isu miring yang mengkaitkan level PPKM dengan kegiatan keagamaan.
”Sekarang adalah momentum kita untuk bersatu dan bergotong royong menghadapi gelombang Omicron,” ucap Abraham.(jp)
BACA JUGA:
· Hati-hati! Puncak Omicron Diprediksi Awal Maret 2022
· Prabu Surawisesa Putra Prabu Siliwangi, Bertempur 14 Kali Mempertahankan Pajajaran
· Wacana Pemekaran Provinsi, Jawa Barat Dibagi Tiga, Ada Cirebon dan Pakuan