RAPBD 2014 Kurang Optimistis

INDRAMAYU – Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2014 yang disampaikan Bupati Indramayu, Hj Anna Sophanah beberapa waktu yang lalu, menunjukkan kalau Pemkab Indramayu kurang optimistis. Hal tersebut disampaikan Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Indramayu, Ir Harris Solihin, melalui pemandangan umum Fraksi Partai Demokrat, Jumat (25/10). Harris mengungkapkan, dalam nota penghantaran RAPBD yang disampaikan tersebut, angka-angkanya menunjukkan kalau pemkab tidak optimistis. Dalam perangkaan RAPBD 2014 yang dibacakan Bupati Indramayu tersebut, pendapatan daerah diusulkan sebesar Rp1.924.579.849.000. Kemudian belanja daerah diusulkan Rp1.918.079.849.000, dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp6.500.000.000. Usulan itu berarti masih lebih rendah dibandingkan angka yang tercantum dalam APBD 2013 setelah perubahan, dimana pendapatan daerah Rp2.050.257.042.600, belanja daerah Rp2.205.357.856.651, dan pengeluaran pembiayaan Rp41.497.748.755. “Usulan yang tercantum dalam RAPBD tersebut merupakan salah satu indikator yang menggambarkan kalau pemkab tidak optimistis, dan ini perlu diteliti apa penyebabnya,” tandas Harris. Disamping itu, Harris juga menyoroti tentang substansi RAPBD 2014, yang menurutnya tidak berpihak kepada para petani. Hal itu terlihat dari alokasi anggaran bidang pertanian yang hanya Rp5,076 miliar. Padahal pertanian merupakan potensi andalan kabupaten Indramayu, sebagai penopang pengadaan pangan nasional. Kurang optimisnya pemerintah dalam RAPBD 2014 juga diungkapkan Sekretaris Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB), Dalam SH KN. Ia berharap kepada pemerintah daerah dalam menetapkan pandapatan asli daerah (PAD) benar-benar didasarkan pada potensi riil sumber-sumber PAD. Apalagi mulai tahun 2014 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) langsung masuk ke kas daerah Indramayu. Sementara pendapatan asli daerah (PAD) yang diusulkan dalam RAPBD 2014 hanya sebesar Rp188.680.487.000. “Saya kira rencana PAD ini terlalu kecil,” tandasnya. Sementara Ketua Fraksi PKS, Hadi Hartono SE menilai, dalam RAPBD 2014 yang disampaikan bupati, indikator kinerja utama tiap SKPD masih bersifat makro dan belum detail per SKPD. Ia juga menyoroti belanja modal yang kurang dari 30%, karena dinilai tidak sesuai dengan Permendagri No.27 Tahun 2013. “Dalam RAPBD 2014, pamasangan angka tidak konsisten dengan  KUA PPS 2014,” tandas Hadi. Penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi juga disampaikan tiga fraksi lainnya, yaitu Fraksi Partai Golkar, Fraksi PDI Perjuangan, dan Fraksi Gerakan Nurani Pembangunan Rakyat (GNPR), dalam sidang paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Indramayu, Drs H Abdul Rozaq Muslim SH MSi. Tampak hadir Wakil Bupati, Drs H Supendi MSi, unsur Muspida, pada kepala OPD, camat, dan tamu undangan lainnya. (oet)