MUNDU - Persoalan fee proyek terus menggelinding bak bola salju. Berbagai pengakuan terus bermunculan, baik dari pelaku usaha jasa konstruksi, anggota DPRD, mantan anggota DPRD, sampai pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon. Namun, Walikota Subardi SPd, memilih untuk tidak memberikan tanggapan dan meminta agar pemberitaan fee proyek tidak diteruskan. “Tentunya keinginan saya tentang hal-hal yang kalau sekiranya tidak benar, ya jangan dihembus-hembuskan hal-hal yang tadi,” ujar dia, saat ditemui Radar di Open House Situ Patok usai membuka rapat kerja camat dan lurah, Jumat (19/11). Walikota dua periode tersebut menambahkan, persoalan fee proyek memang sulit dibuktikan. Bahkan dirinya mengaku tidak tahu apakah fee proyek tersebut memang benar-benar ada atau justru hanya isu yang dihembuskan saja. Oleh sebab itu, dirinya meminta bila memang fee proyek itu hanya isu yang tidak berdasar, sebaiknya tidak perlu lagi diangkat ke permukaan. “Sebetulnya, masalah ada ataupun tidak, saya sendiri agak suka ketawa pada diri sendiri. Menurut saya, cukup dan sudahi polemik yang seperti ini. Esensinya, kita kembali bersama-sama merapatkan barisan untuk membangun Kota Cirebon dengan diisi oleh kiprah kita, bukan pada hal-hal yang di luar malah mengganggu kinerja kita masing-masing,” paparnya. Lantas, bagaimana dengan informasi yang menyebutkan kalau walikota juga menjadi salahsatu penikmat fee proyek? Subardi menegaskan, dirinya tidak pernah tahu dan tidak mengerti mengenai persoalan fee proyek. “Sepengetahuan saya tidak pernah ada begituan,” ucap dia, diamini Sekretaris Daerah, Drs H Hasanudin Manap MM, yang sehari sebelumnya enggan memberikan tanggapan mengenai aliran uang haram pelicin proyek di lingkungan organisasi perangkat daerah. Keengganan sekda untuk menanggapi mengenai fee proyek di lingkungan OPD, diduga salahsatu anggota DPRD sebagai sikap yang sudah disepakati sebelumnya. Anggota DPRD yang sebelumnya buka suara soal uang pengamanan proyek ini mengungkapkan, gencarnya pemberitaan Radar Cirebon mengenai fee proyek menyebabkan unsur pimpinan DPRD dan pemkot kebakaran jenggot. Menurutnya, persoalan fee proyek ini bila terbukti memang berpotensi menyeret petinggi-petinggi, baik eksekutif dan legislatif di kota ini ke hotel prodeo. Seandainya saja, aparat penegak hukum responsif, maka tidak sulit untuk mencari aliran uang haram dalam setiap pelaksanaan proyek, baik konstruksi ataupun proyek-proyek pengadaan. “Kalau kasus ini sampai masuk ke ranah hukum, saya siap jadi saksinya,” ujar dia, menandaskan kembali pernyataan sebelumnya. Sumber yang meminta untuk dirahasiakan identitasnya ini juga mengungkapkan, menggelindingnya berita mengenai fee proyek menyebabkan para petinggi eksekutif dan legislatif membuat kesepakatan untuk bungkam bila ditanya wartawan. “Udah ada kesepakatan, mereka bakal no comment semua dan membantah soal fee proyek,” ungkapnya, namun tidak menjelaskan lebih jauh mengenai hal tersebut. (yud)
Kategori :