Radarcirebon.com, JAKARTA – Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) mengubah lokasi aksi demo 11 April 2022. Dari semula di Istana Merdeka menjadi ke gedung DPR/MPR RI. Alasan pemindahan tempat aksi itu pun diungkap oleh Koordinator BEM SI, Kaharuddin.
\"Ini kita sepakatan di konsolidasi bersama kawan-kawan BEM SI, kita memiliki analisa bahwa kalau titik aksinya di Istana goalnya adalah Presiden Jokowi turun untuk menjumpai massa aksi,\" kata Kaharuddin.
BEM SI pesimis jika Jokowi bakal menemui massa dari BEM SI. Sebab, kata dia, nantinya kondisi di lapangan tidak akan memungkinkan karena saat ini banyak kelompok tertentu yang ingin memanfaatkan gerakan mahasiswa.
\"Dan juga salah satu kunci untuk menutup kran amandemen ini adalah pada wakil rakyat agar tidak mengkhianati konstitusi negara dengan tidak melakukan amandemen, serta kawan-kawan daerah perlu disambut juga aspirasinya dari daerah,\" ucapnya.
\"Oleh karena itu perlu wakil rakyat di DPR RI untuk menjemput aspirasi tersebut,\" tambahnya.
Meski lokasi demo 11 April 2022 telah dipindahkan, aparat gabungan TNI-Polri tetap bersiaga di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat dan di sekitaran Istana Negara. Arus lalu lintas di Jalan Medan Merdeka Barat menuju ke Istana Negara terpantau ramai lancar.
Seperti diketahui, Aliansi BEM SI bakal tetap menggelar demo meskipun Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menegaskan bahwa Pemilu 2024 tidak ditunda. Semula demo bakal di dekat Istana Merdeka, kini lokasi berubah menjadi ke depan Gedung DPR/MPR RI.
Dalam aksi di DPR RI, BEM SI akan mengusung tagar #RakyatBangkitMelawan dengan 4 tuntutan. Berikut ini tuntutan mereka:
1. Mendesak dan menuntut wakil rakyat agar mendengarkan dan menyampaikan aspirasi rakyat bukan aspirasi partai.
2. Mendesak dan menuntut wakil rakyat untuk menjemput aspirasi rakyat sebagaimana aksi massa yang telah dilakukan dari berbagai daerah dari tanggal 28 Maret hingga 11 April 2022.
3. Mendesak dan menuntut wakil rakyat untuk tidak mengkhianati konstitusi negara dengan melakukan amandemen, bersikap tegas menolak penundaan pemilu 2024 atau massa jabatan 3 periode.
4. Mendesak dan menuntut wakil rakyat untuk menyampaikan kajian disertai 18 tuntutan Mahasiswa kepada Presiden yang hingga saat ini belum terjawab.
\"Selain dari hal di atas, Aliansi BEM SI juga meminta jawaban atas tuntutan rakyat yang sampai saat ini belum terjawab. Terdapat 18 tuntutan rakyat dimana 6 tuntutan dibawa saat aksi pada tanggal 28 Maret 2022 dan 12 tuntutan lainnya berasal dari aksi 7 tahun pemerintahan Jokowi 21 Oktober 2021 lalu. Tuntutan tersebut antara lain berisi mengenai tuntutan kepada Presiden untuk bersikap tegas menolak isu penundaan pemilu 2024, tuntutan lainnya adalah mengenai stabilitas harga bahan-bahan pokok untuk masyarakat. Sedangkan tuntutan lainnya, adalah mengenai UU Cipta Kerja,\" ucapnya.
Seperti diketahui, Jokowi menegaskan bahwa penyelenggaraan pemilu terdekat tetap dilaksanakan pada 14 Februari 2024. Jokowi mengatakan penegasan soal jadwal penyelenggaraan Pemilu 2024 harus diberikan agar tak ada lagi isu soal penundaan hingga \'3 periode\'.
\"Yang pertama, saya minta disampaikan kepada masyarakat bahwa seluruh tahapan dan jadwal pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak itu sudah ditetapkan. Saya kira sudah jelas, semuanya sudah tahu bahwa pemilu akan dilaksanakan 14 Februari 2024,\" ujar Jokowi.