Realisasi Anggaran Banyak Tak Sinkron

SUMBER - Rapat lanjutan pembahasan evaluasi anggaran pelaksanaan pemilukada Kabupaten Cirebon, antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Cirebon dan sekretariat KPU, kembali berakhir deadlock. Lagi-lagi, Banggar melihat banyak penggunaan anggaran yang nilainya tidak sinkron dengan kesepakatan awal. Dalam rapat, satu persatu anggota Banggar mencecar sekretaris KPU Kabupaten Cirebon, Sonson M Ikhsan dengan berbagai pertanyaan kritis terkait realisasi penggunaan anggaran yang dinilai banyak tidak sesuai dengan pengajuan awal. Menurut pandangan mereka, ada ketidaksinkronan antara Daftar Penggunaan Anggaran (DPA) dengan data realisasi anggaran yang sudah dilaksanakan. “Untuk honor pelaksana di internal KPU awalnya Rp600 ribu perbulan, mengapa bisa naik menjadi Rp750 ribu. Kemudian, tenaga pendukung pun sama dari Rp500 ribu menjadi Rp750 ribu. Apa yang menjadi patokan standar harganya sampai-sampai naik?” tanya Aan Setiawan SSi. Senada, Supirman SH mempertanyakan landasan KPU menaikkan satuan harga yang jumlahnya cukup signifikan. “Kita apresiasi, dari anggaran yang disediakan Rp30 miliar, yang digunakan sampai Oktober baru mencapai Rp28 miliar. Tapi, tidak baik juga kalau satuan harga yang sudah disepakati tiba-tiba dinaikkan,” ucapnya. Sementara, H Mustofa memberikan saran, agar tidak membingungkan, dalam menyampaikan data laporan penggunaan anggaran, sebaiknya KPU melaporkan rincian penggunaan anggaran yang sudah disepakati dalam APBD 2013 untuk hibah pemilukada sebesar Rp26,2 miliar lebih. Kalau laporannya disatukan dengan tambahan anggaran sebesar Rp3,7 miliar di perubahan parsial, justru akan membingungkan. “Coba selesaikan yang Rp26,2 miliar dulu, baru tambahan Rp3,7 miliar,” terangnya. Menjawab pertanyaan sejumlah anggota Banggar, Sekretaris KPU Kabupaten Cirebon Sonson M Ikhsan coba menjelaskan tentang perbedaan satuan harga tersebut. Menurutnya, kenaikan disebabkan adanya tambahan anggaran sebesar Rp3,7 miliar dari Pemerintah Kabupaten Cirebon. Sehingga ada beberapa penyesuaian satuan harga, salah satunya honor para pelaksana dan tenaga pendukung dari tingkat KPU sampai KPPS. “Kenaikan ini sudah kami laporkan ke bagian keuangan dan disetujui,” tuturnya. Namun, penambahan ini tidak serta merta membuat bengkaknya anggaran pemilukada. Bahkan, dari anggaran yang disediakan sebesar Rp30 miliar, sampai Oktober, baru digunakan Rp28 miliar. “Artinya, kenaikan ini masih rasional,” terangnya. Sementara, Kasubag Anggaran Setda Kabupaten Cirebon, Asep Kurnia yang mendampingi Sonson menambahkan, perbedaan satuan harga ini bentuk konsekuensi dari penambahan anggaran. “Memang, sebelum perubahan nilainya Rp500 ribu, karena ada perubahan menjadi naik. Jadi sesungguhnya tidak ada masalah. Makanya, harus ada persamaan persepsi terlebih dahulu antara KPU dan Banggar,” singkatnya. Melihat belum adanya kata sepakat, pimpinan badan anggaran meminta KPU mencocokkan data keuangan dengan bagian keuangan, sehingga tidak menimbulkan persepsi ganda. “Kita stop rapat ini, silakan KPU sinkronkan data dengan bagian keuangan,” ucap Zaenal Arifin Waud. Terpisah, berdasarkan informasi yang diperoleh Radar, guna menunjang pelaksanaan kegiatan pemilukada putaran kedua, sekretariat KPU kembali mengajukan anggaran sebesar Rp16 miliar kepada bupati Cirebon. Sedangkan dana yang disediakan untuk perhelatan pemilukada putaran kedua pada APBD Perubahan 2013 hanya sebesar Rp13 miliar. (jun)