Banggar Hanya Sediakan Rp10 Miliar

SUMBER– Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Cirebon kemungkinan besar tak akan merealisasikan penuh anggaran yang diajukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk pelaksanaan pemilihan bupati putaran kedua. “Kita akan melakukan efisiensi, mengingat keterbatasan anggaran yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam APBD Perubahan 2013 ini,” ujar Anggota Badan Anggaran, Aan Setiawan SSi, kepada Radar, kemarin. Dikatakan, dasar efeisiensi ini juga melihat tren dari pelaksanaan pilbup putaran pertama, di mana KPU hanya menghabiskan anggaran sebesar Rp28 miliar dari total anggaran Rp30 miliar. Sehingga, dari ajuan KPU untuk putaran kedua Rp16,1 miliar akan dipangkas menjadi Rp10 miliar. “Pokoknya buntel kadut Rp 10 milyar, baik untuk KPU, Panwaslu dan Desk Pilkada,” tuturnya. Efisiensi anggaran yang paling tinggi akan dialamatkan pada poin pengadaan barang dan jasa. Pasalnya, apabila yang dikurangi anggaran honorarium, tentu akan mempengaruhi kinerja dari pelaksana pemilukada, karena untuk honorarium sudah mempunyai satuan harga yang sesuai dengan standar harga yang disepakati bersama. “Biaya cetak mungkin ada penyusutan, karena sisa dari anggaran yang lalu masih banyak. Kemudian, waktu tahapan pemilukada putaran kedua kan tidak lama, hanya satu bulan,” ungkapnya. Aan meluruskan bahwa proses pembahasan anggaran pemilukada yang saat ini tengah berjalan, bukan karena faktor kesengajaan atau didomplengi oleh kepentingan politik manapun. Justru, pihak yang menuduh banggar memperlambat proses tahapan pemilukada yang mencari sensasi belaka. “Mereka tahu apa, yang tahu adalah kami-kami yang di dalam. Kemudian, yang ada di banggar bukan hanya dari Fraksi PDI Perjuangan saja, tapi semua fraksi terlibat dan mereka semua ikut sama-sama membahas,termasuk anggota Fraksi Hanura Supirman SH. Bahkan, Supirman pun ikut mengkritisi KPU,” tegasnya. Pihaknya menginginkan mereka-mereka yang berkomentar sumbang terhadap banggar, untuk datang ke DPRD dan bisa menyaksikan sendiri. Bahkan, mengapa sampai dengan saat ini Banggar belum membahas alokasi anggaran putaran kedua, karena KPU sendiri baru mengajukan anggarannya baru-baru ini. “Kalau dari dulu KPU diajukan, kita akan bahas sejak dulu. Namun, saya tidak menyalahkan KPU, karena mereka tetap menghormati proses hukum di MK sampai dengan putusan akhir. Kalau gegabah akan banyak buang anggaran, karena kepastiannya dua putaran atau pemilu ulang belum ada,” tandasnya. (jun)