Sesalkan Australia Menolak Minta Maaf

Rabu 20-11-2013,10:33 WIB
Reporter : Dedi Darmawan
Editor : Dedi Darmawan

JAKARTA - Aksi penyadapan yang dilakukan intijen Australia membikin hubungan Indonesia dan Australia makin memanas. Suasana makin tidak kondusif karena Perdana Menteri Australia Tony Abbott menolak meminta maaf kepada Indonesia terkait aksi penyadapan terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan sejumlah pejabat tinggi negara pada 2009 lalu. Presiden SBY pun menyesalkan sikap Australia tersebut. \"Bapak Presiden mengikuti perkembangan terakhir dimana kami mendengar bahwa tidak ada permintaan maaf atau klarifikasi dari mereka (Australia). Presiden menyayangkan atas sikap PM Australia yang tidak meminta maaf atau memberi klarifikasi yang jelas mengenai hal ini,\" ujar Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha di Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, kemarin (19/11). Julian melanjutkan, sejauh ini pemerintah Indonesia telah menunjukkan reaksi keras menyikapi aksi penyadapan tersebut. Di antaranya, pemerintah telah menarik Dubes RI di Australia dan telah mengirimkan nota protes terhadap pemerintah Australia. Dengan langkah-langkah tersebut, pemerintah berharap pihak Australia menunjukkan itikad baik untuk menangani persoalan ini. \"Yang jelas nota protes keras atas hal ini telah kita sampaikan melalui Menlu. Dan kami kira bahwa taruhan ini sangat besar bagi kedua negara, karena kita ingin bahwa kepentingan nasional kita di satu sisi dan kepentingan nasional mereka (Australia) di sisi lain dalam kerjasama strategis harusnya bisa didahulukan,\" jelasnya. Namun, lanjut Julian, pemerintah Indonesia masih menunggu penjelasan lebih lanjut dari pemerintah Australia. Pihaknya meyakini, sikap yang ditunjukkan pihak Australia saat ini, belum final. \"Presiden masih menunggu langkah-langkah lebih lanjut. Kami tetap melihat bahwa perkembangan hari ini (kemarin) belum final dari sikap pemerintah Australia. Kita berharap perkembangan positif untuk penyelamatan lebih lanjut hubungan kedua negara,\" lanjutnya. Meski begitu, Julian mengakui hubungan antara Presiden SBY dan PM Tony Abbott menjadi dingin, akibat aksi penyadapan tersebut. Dia menuturkan, hingga saat ini, belum ada komunikasi yang terjalin antara dua kepala pemerintahan tersebut. \"Yang saya ketahui belum (ada komunikasi), sampai saat ini belum. PM Australia maupun Preisden SBY belum melakukan kontak telepon sampai siang ini (kemarin siang),\" tegasnya. Sementara itu, Menlu Marty Natalegawa menuturkan pemerintah Indonesia akan melakukan sejumlah langkah untuk menegaskan protes keras terkait aksi penyadapan tersebut. Namun, dia menegaskan, langkah-langkah yang dilakukan terus dievaluasi. Karena itu, Dubes RI untuk Australia dipanggil pulang untuk melakukan konsultasi. \"Kaya keran, satu-satu kita tutup keran, ini kita kurangi. Sekarang, dubes kita panggil, kami akan konsultasi. Kita terus men-downgrade hubungan Australia dengan kita, biar nanti pihak mereka (Australia) dengan kita yang ambil keputusan,\" jelas Marty di Kompleks Istana Kepresidenan, kemarin. Marty menegaskan, pemerintah Australia tidak bisa meremehkan dampak penyadapan terhadap pemerintah Indonesia. Di samping itu, pihak Indonesia tidak pernah memancing permusuhandengan negara lain. Aksi penyadapan tersebut berasal dari pihak Australia. \"Sekali lagi, bukan kita yang membawa masalah ini, melainkan pihak Australia. Sehingga pihak Australia yang harus mencari jalan penyelesaian ini dengan baik,\" katanya. Memanasnya hubungan Indonesia-Australia tersebut berimbas pada review kerja sama hubungan bilateral kedua negara di berbagai bidang. Di antaranya, bidang pertukaran info dan intelijen. \"Untuk memastikan tidak ada business as usual, tidak seperti biasanya,\"imbuh Marty. Sementara itu, Mendikbud Mohammad Nuh memastikan bahwa kisruh aksi penyadapan, tidak sampai mengganggu aktivitas pendidikan mahasiswa asal Indonesia di negara Kanguru tersebut. Setidaknya, saat ini ada sekitar 19 ribu pelajar Indonesia di Australia. \"Urusan sekolah itu tidak boleh terganggu dengan urusan dinamika politik. Pendidikan itu lintas negara, lintas politik lintas, lintas ideologi dan lintas macam-macam,\" kata Nuh di Kompleks Istana Kepresidenan, kemarin. Meski begitu, Nuh berharap memanasnya hubungan politik antara Australia dan Indonesia, tidak sampai mempengaruhi kerjasama pendidikan antar dua negara. Sekalipun pihaknya menyayangkan penyadapan yang dilakukan intelijen Australia. Sebab, selama ini Indonesia sudah menjalin hubungan baik dengan Australia. \"Bahasa kasarnya Indonesia ini kurang apa. Kita kan sudah all out memberi kepercayaan penuh kepada Australia. Anak-anak kita dorong belajar di sana. Kalau dia kelakuannya seperti itu kan rasanya kurang tata kramanya,\" imbuh Nuh. Stop Ekspor Menteri Perindustrian MS Hidayat mengusulkan agar ekspor bauksit dan impor alumina (bahan baku aluminium) dari Australia distop mulai tahun depan. Pernyataan itu muncul bertepatan dengan terungkapnya aksi penyadapan Australia terhadap Presiden dan sejumlah pejabat tinggi Indonesia. \"Tidak berkaitan dengan itu (penyadapan), tapi memang kita melihat seharusnya tidak usah dilanjutkan ekspor bauksit ke Australia dan impor alumina dari negara itu. Saya akan usulkan itu supaya tahun depan tidak ada lagi,\" ujar Hidayat usai menemui investor pertambangan dari Swiss, Glencore International di kantornya kemarin (19/11). Saat ini cukup banyak investor dalam negeri dan luar negeri yang siap membangun pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter) bauksit menjadi alumina di Indonesia. Itu seiring rencana pemerintah melarang ekspor bahan mineral mentah mulai Januari 2014. \"Kalau Australia pengen bauksit ya bangun smelter disini (Indonesia),\" tegasnya. Sejumlah perusahaan asing diketahui telah menjajaki pembangunan smelter alumina di Indonesia, antara lain Glencore International (Swiss) dan Hongqio (Tiongkok). \"Kita ingin mendorong minat investor-investor asing dan dalam negeri ini supaya mau processing di downsteam (industri hilir),\" katanya. Hidayat menerangkan, saat ini Indonesia mengekspor bauksit ke Australia, sementara Australia memprosesnya menjadi alumina lalu dijual kembali ke Indonesia untuk diproses menjadi aluminium batangan (ingot). \"Jadi value added (nilai tambah) nya bukan untuk Indonesia. Kita ingin menghentikan kelucuan ini. Ini yang mau saya stop,\" tambahnya. Indonesia adalah negara produsen bauksit terbesar ke enam di dunia. Namun hingga kini Indonesua belum memiliki pabrik pengolahan bauksit menjadi alumina. Padahal kebutuhan alumina sebagai bahan baku utama aluminium batangan cukup tinggi, terutama untuk industri aluminium lokal seperti PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum). Dirjen Basis Industri Manufaktur Kementerian Perindustrian, Panggah Susanto mengatakan investasi smelter bauksit menjadi alumina sangat diperlukan. \"Bauksit yang diekspor ke Autralia, kemudian diimpor Inalum dalam bentuk alumina. Selama ini impor dari Australia 500 ribu ton untuk menghasilkan 250 ribu ton aluminium,\" katanya. Sementara itu BUMN (Badan Usaha Milik Negara), PT Aneka Tambang (Persero) Tbk berkomitmen memasok alumina Inalum bila pabrik alumina perseroan di Kalimantan Barat telah beroperasi komersial pada 2017. Pabrik pengolahan bauksit menjadi alumina milik Antam akan di bangun di Mempawah, Kalimantan Barat. \"Nanti Antam juga siap pasok,\" jelasnya. (ken/wir)

Tags :
Kategori :

Terkait