KESAMBI- Keterlambatan pengadaan program LKS gratis bagi siswa SD, SMP, dan SMA di Kota Cirebon membuat dinas pendidikan (disdik) mendapat sorotan. Hingga kini, disdik masih belum secara menyeluruh mendistribusikan LKS gratis tersebut ke sekolah-sekolah. Sementara tahun ajaran pendidikan sudah berjalan dan mendekati akhir semester. Sekretaris Disdik Kota Cirebon Chasir Edi Supriyadi menganggap keterlambatan ini bukan perkara yang mubazir. \"Sebab yang namanya pengetahuan itu, tidak ada yang mubazir. Pengetahuan itu semuanya penting bagi kita dalam rangka mengembangkan wawasan, pengetahuan dan pengalaman. Materi yang tertinggal di semester lalu, bisa diintegrasikan sebagai bahan untuk referensi pada masa yang akan datang,\" ujarnya kepada Radar, Senin (25/11). Mengenai penyebab keterlambatan tersebut, Edi mengatakan ada beberapa kendala teknis. Salah satunya prosedur yang harus ditempuh dengan melakukan tahapan pelelangan. \"Ini juga harus diperhitungkan. Proses lelang ini memakan waktu. Kenapa harus dilelangkan? Karena kita ingin agar program ini berjalan dengan sebaik-baiknya dengan menempuh mekanisme yang ada,\" tandasnya. LKS gratis tersebut sudah mulai didistribusikan secara bertahap sesuai jenjang pendidikan. Adapun untuk tingkat SD, Edi menyebut pendistribusian LKS sudah dilakukan secara menyeluruh. \"Tinggal menyusul untuk tingkat SMP dan SMA,\" tukasnya. Pendistribusian LKS Gratis untuk SD diberikan melalui UPTD pendidikan. Sementara untuk tingkat SMP dan SMA pendistribusian dilakukan dengan cara sekolah mengambil langsung LKS tersebut ke disdik. \"Karena tidak ada UPTD, untuk tingkat SMP dan SMA langsung diambil oleh kepala sekolah ke dinas pendidikan,\" ungkapnya lagi. Edi menjelaskan, LKS gratis ini tersedia untuk semua mata pelajaran. Buku LKS gratis tersebut diperuntukkan untuk dua semester yang akan digunakan dalam satu tahun. Program ini, kata dia, menelan anggaran APBD sebesar Rp4,5 miliar. Ketika ditanya soal kemungkinan program LKS gartis ini akan terus dilakukan setiap tahun, Edi menyebut semuanya bergantung kepada ketersedian anggaran daerah. Kalau pun nanti ada lagi program tersebut, Edi mengusulkan akan lebih baik diserahkan langsung kepada sekolah yang bersangkutan. \"Supaya sekolah-sekolah yang nanti mengelolanya, bukan lagi dinas pendidikan,\" tuturnya. Sebenarnya, lanjut Edi, LKS merupakan media untuk siswa agar bisa lebih aktif belajar di rumah. Sehingga anak tidak dibiarkan liar bermain di luar rumah. \"LKS adalah bagian pengajaran. Kalau pun tidak ada, juga tidak masalah. Gurulah yang mendesain aspek dalam kegiatan belajar mengajar di kelas,\" paparnya. Sementara itu Ketua DPRD H P YUliarso BAE melakukan monitoring distribusi LKS. Berdasarkan pemantauannya, politisi Partai Demokrat ini mengatakan, distribusi berjalan aman dan tidak ada kerusakan. Sehingga, LKS yang datang, layak untuk didistribuskan ke sekolah-sekolah. \"Kami bersama dengan pemerintah sudah berkomitmen untuk mengutamakan pendidikan dan juga kesehatan. Dan LKS merupakan bagian dari pelayanan pada masyarakat,\" ujarnya. Dikatakannya, LKS gratis harus dapat diwujudkan setiap tahunnya. Mengingat DPRD sudah menganggarkan sebesar 25 persen untuk anggaran pendidikan. Di samping itu juga, perhatian pada anggaran rawan DO atau putus sekolah juga akan diprioritaskan. \"Ke depan anggaran pendidikan akan kami lebih prioritaskan pada kebutuhan yang sifatnya penting seperti LKS dan anggaran rawan DO,\" tukasnya. (jml/kmg)
Kategori :