Radarcirebon.com, JAKARTA - Di tengah himpitan gejolak The Perfect Storm yang berpotensi memicu stagflasi dan krisis di berbagai lini, perekonomian nasional tetap mampu bergerak maju serta menunjukkan stabilitas dan resiliensi dalam merespons berbagai tantangan global tersebut. Penguatan ekonomi ditunjukkan melalui tingkat pertumbuhan ekonomi Q2-2022 sebesar 5,44% dan didukung oleh inflasi yang relatif terkendali per Juli 2022 mencapai 4,94%.
Terkait dengan sektor aliran modal, IHSG terus mengalami tren positif secara year-to-date hingga 12 Agustus 2022 yang bertumbuh sebesar 8,32% atau berada pada level 7.129. Sepanjang bulan Agustus, Indonesia masih mengalami capital inflow positif sebesar USD 866.1 juta sehingga menunjukkan bahwa prospek pemulihan ekonomi nasional turut memberikan optimisme tersendiri bagi investor asing. “Berbagai leading indicator telah menunjukkan bahwa pemulihan akan berlanjut dengan outlook positif, namun kita tidak boleh lengah dan mengabaikan fakta bahwa risiko korupsi dan pelanggaran dalam tata kelola perusahaan seringkali meningkat pada saat krisis,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat menyampaikan keynote speech dalam acara B20-G20 Dialogue: Integrity and Compliance Task Force, Kamis (18/08). Adapun risiko berupa suap, pencucian uang, pendanaan terorisme, hingga cyber crime dipicu oleh beberapa faktor seperti iklim keuangan yang bergejolak, beralihnya fokus perusahaan terhadap mitigasi risiko dan penanganan krisis, hingga meningkatnya ancaman keamanan siber seiring dengan pesatnya transformasi digital di masa pandemi. Untuk itu, perusahaan dituntut mampu mengambil langkah-langkah mitigasi korupsi yang memadai melalui penerapan praktik tata kelola perusahaan yang baik serta transparansi dalam pelaporannya. BACA JUGA:CCTV di Duren Tiga Ditemukan, Eks Kapolres Cirebon Kota Bongkar Fakta Ini “Tata kelola yang baik berdasarkan transparansi akan menjaga keamanan nasional dan atau bahkan internasional, dan mendukung operasi bisnis,” ungkap Menko Airlangga. Sebagai bagian dari Open Government Partnership, Pemerintah terus berupaya membangun sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam rangka mendukung pemberantasan praktik korupsi dan menciptakan respons pandemi yang transparan, efektif, dan adil dalam jangka panjang melalui berbagai kebijakan. Melalui Digital Economy Working Group (DEWG) G20 Indonesia, Pemerintah juga mendorong negara-negara anggota G20 untuk mengadopsi prinsip-prinsip bersama Arus Data Lintas Negara dan Arus Bebas Data secara Terpercaya yang terdiri dari lawfulness, fairness, transparency, dan reciprocity. Aliran Bebas Data Secara Terpercaya tersebut juga menjadi salah satu wujud dari transformasi struktural untuk menciptakan tatanan global yang seimbang, inklusif, dan mulitilateral. Selain itu, melalui Presidensi G20 Indonesia, Anti-Corruption Working Group (ACWG) juga akan berfokus untuk membahas peningkatan transparansi dan akuntabilitas baik untuk sektor publik maupun sektor swasta. BACA JUGA:Akhirnya, CCTV Vital Pembunuhan Brigadir J di Duren Tiga Ditemukan, Terungkap Ada Putri Candrawathi di TKP Terakhir, sejalan dengan Paris Agreement, Indonesia juga akan meningkatkan transparansi berbagai upaya dalam menangani dampak perubahan iklim sebagai bentuk komitmen untuk mengadvokasi ekonomi hijau dan mencapai Agenda Pembangunan Berkelanjutan tahun 2030. “Pertemuan ini sangat penting, karena di tengah ketidakpastian B20 mengangkat isu compliance yang sangat diperlukan terutama untuk menjaga bussiness sustainability sekaligus di situasi seperti ini target climate change juga harus didorong karena salah satu agenda yang ditargetkan Indonesia adalah energy transition yang adil dan affordable, sedangkan dalam digitalisasi adalah transfer data yang bisa dipercaya,” tutup Menko Airlangga dalam sesi doorstop. Kegiatan tersebut juga turut dihadiri antara lain oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Wakil Menteri BUMN I, Anggota Dewan Komisioner OJK, Kepala Kamar Dagang Indonesia (KADIN), Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Direktur Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat PPATK, Chair of Bussiness 20 Indonesia, Chair of G20 Indonesia Anti-Corruption Working Group, serta Chair of Integrity and Compliance Task Force B20. BACA JUGA:Babinsa Pantau Penyaluran BPNT dipenyaluran BPNT dari KemensosMenko Airlangga Minta Mitigasi Risiko korupsi di Tengah Krisis
Jumat 19-08-2022,16:28 WIB
Editor : Leni Indarti Hasyim
Kategori :
Terkait
Sabtu 01-10-2022,20:00 WIB
Menko Airlangga: Modifikator Mobil Indonesia Miliki Pasar yang Besar di Luar Negeri
Jumat 30-09-2022,11:30 WIB
Airlangga Hartarto Minta Pemerintah Pusat dan Daerah Kerjasama Kendalikan Inflasi
Kamis 29-09-2022,16:19 WIB
Hilirisasi Komoditas Perkebunan Genjot Peningkatan Ekonomi Nasional
Rabu 28-09-2022,21:00 WIB
Menko Airlangga Apresiasi Kinerja Emiten Karena Ikut Sokong Pertumbuhan Ekonomi
Sabtu 24-09-2022,10:00 WIB
Konversi Kompor Gas ke Listrik, Menko Airlangga: Bukan Tahun Ini
Terpopuler
Selasa 26-11-2024,11:50 WIB
Sejarah Pemilihan Walikota Cirebon, JH Johan Walikota Pertama, Banyak Peninggalannya
Selasa 26-11-2024,18:00 WIB
Penampakan Genderuwo Terekam Kamera Petugas Damkar Kuningan, Menyeramkan, Besar, Bertaring
Selasa 26-11-2024,15:17 WIB
2 Aplikasi Penghasil Uang untuk Pemula, Simak Cara dan Keamanan Menggunakannya
Rabu 27-11-2024,10:00 WIB
Target Anthony Ginting di Indonesia Masters 2025, Ini Motivasi untuk Mengejarnya
Selasa 26-11-2024,13:00 WIB
SAH! Ketok Palu, RAPBD 2025
Terkini
Rabu 27-11-2024,11:00 WIB
Pembangunan Tanggul Laut Raksasa Jakarta-Cirebon, Perintah Tegas dari Presiden Prabowo
Rabu 27-11-2024,10:52 WIB
Di TPS 35 Majasem, Calon Wakil Walikota Suhendrik: Apapun Hasilnya adalah yang Terbaik
Rabu 27-11-2024,10:37 WIB
Didampingi Keluarga, H Imron Nyoblos di TPS Blok Wuni Dawuan Cirebon
Rabu 27-11-2024,10:22 WIB
Momen Eti Herawati Gunakan Suara di TPS 25 Penggung Selatan Cirebon
Rabu 27-11-2024,10:00 WIB