Upayakan Dana BLSM Tidak Hangus

KUNINGAN- Pencairan dana kompensasi kenaikan BBM berupa bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) di Kuningan belum sepenuhnya terserap. Belum terserapanya (BLSM) di Kuningan diakibatkan banyaknya hal. Di antaranya karena kartu perlindungan sosial (KPS) yang hilang, penerima meninggal, dan tidak diambil. Dari data Kantor Pos, hingga batas akhir pencairan tahap II tanggal 20 November, ada sekitar 1.269 rumah tangga sasaran (RTS) yang tidak mengambil uang BLSM. Jika diuangkan, sebanyak Rp380.700.000 dana BLSM itu tak terserap. Masalah ini menjadi perhatian khusus pemerintah Kabupaten Kuningan. Sebab, pemerintah berharap, dana tersebut bisa diserap oleh seluruh RTS. Sementara pihak Kantor Pos sendiri tidak bisa mencairkan dana BLSM jika prosedur yang tetapkan dilanggar. “Dana terserap hingga 100 persen merupakan keinginan kami. Karena meski tidak secara langsung bertanggung jawab, namun akan menjadi sebuah catatan prestasi,” ucap Ketua Satgas BLSM Triono Siswanto kepada Radar, Selasa (26/11). Pihaknya hingga saat ini menunggu keputusan dari pemerintah. Karena pihaknya hanya bertugas membayarkan. Jika seandainya ada kebijakan baru, tinggal membayarkan asalkan itu aturan dari TNP2K (Tim Nasional Penanggulangan Pengentasan Kemiskinan). Triono menyebutkan, pihaknya sudah berusaha dengan melakukan perbaikan kepada rumah tangga sasaran (RTS) yang lebih berhak. Namun hasilnya belum sesuai harapan. Padahal, dengan adanya berbaikan yang dilakukan Tim Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), dana bisa terserap dan tepat sasaran. “Peluang dana untuk bisa disalurkan kepada RTS cukup besar, karena batasan secara nasional adalah tanggal 1 Desember. Jadi, sekarang bagaimana upaya yang dilakukan oleh TN2PK,” jelasnya. Terpisah, Ketua TKSK Juju Junaedi mengatakan, saat ini pihaknya tengah melakukan rapat dengan Wakil Presiden Boediono di Serang. Ia berharap, dari rapat yang digelar tanggal 26-28 November ada keputusan yang riil. Salah satu yang diharapkan adalah pencairan bisa dilakukan secara manual. Sebab, data RTS pada tahap pertama sudah ada, sehingga itu bisa dijadikan sebagai bukti ketika KPS itu hilang. “Pokoknya kita berupaya agar dana tidak sampai hangus, karena batasan waktu sudah mepet,” kata Juju. Terkait banyak KPS yang hilang, pihaknya tidak bisa menyalahkan sepenuhnya RTS. Karena banyak penerima yang berusia lanjut usia, sehingga banyak yang lupa. Salain karena faktor itu, juga banyak KPS yang hilang ketika dikumpulkan di sekolah. “Penyebabnya banyak, jadi kini mencari solusi agar dana bisa cair. Karena dana Rp380.700.000 sangat besar. Mudah-mudahan hasil rapat ada solusi terbaik,” ungkap dia. Seperti pernah diberitakan, pada tahap I jumlah RTS yang mencairkan dana mencapai 87.960 atau mencapai 99,59 persen. Sedangkan tahap II hanya 87.529 atau 93,04 persen. Dana yang diseluarkan setiap tahap adalah Rp26.513.700.000. (mus)