Lamanya Menentukan Sekda Definitif

SEJAK dilantik 16 April 2013, pasangan Wali Kota Drs H Ano Sutrisno MM dan Wakil Wali Kota Drs Nasrudin Azis SH belum memiliki sekretaris daerah (sekda) definitif. Posisi koordinator PNS di lingkungan Pemkot Cirebon belum juga terisi hingga kini. Padahal, Ano-Azis telah sepakat untuk sekda definitif sudah ada paling lambat Desember 2013. Butuh proses waktu setidaknya tiga minggu untuk proses konsultasi dan assessment dari provinsi. Namun, hingga minggu pertama bulan Desember ini, tiga nama yang harus diajukan belum juga dikirim. Badan Pertimbangan Kepangkatan dan Jabatan (Baperjakat) Kota Cirebon telah menunaikan tugasnya menyeleksi PNS yang memenuhi syarat menjadi calon sekda. Setidaknya, beberapa pejabat eselon dua yang telah memenuhi syarat pangkat dan golongan, sudah diajukan ke meja wali kota. Dari beberapa tersebut, wali kota yang akan menentukan tiga di antaranya untuk dikirim ke Provinsi Jawa Barat. Pengamat kebijakan publik, Agus Dimyati SH MH menilai penetapan sekda dipastikan sarat kepentingan. “Jargon pro perubahan diwujudkan dengan obyektifitas dan profesionalitas memilih sekda,” ujarnya kepada Radar, Selasa (3/12). Selain itu, lanjutnya, Ano-Azis selama ini bergerak cepat. Namun, dalam proses penunjukan sekda terkesan lama. Agus Dimyati meyakini hal ini karena ada tarik menarik kepentingan. “Pasti ada tarik ulur kepentingan,” tegasnya. Meskipun ada pihak yang menginginkan calon tertentu, segala keputusan tetap di tangan wali kota. Dipastikan, apapun keputusan wali kota dalam menentukan sekda definitif, seluruh kalangan akan menerima. Saat ini, tidak ada alasan lagi mengulur pemilihan sekda. Jika semakin lama, kepentingan semakin banyak masuk. Menurutnya, sekda ideal adalah PNS yang memiliki rekam jejak bagus. Agus menjelaskan, peran sekda sangat penting. Sebab, pembinaan semua instansi sebelum masuk ke wali kota atau wakil wali kota, terlebih dahulu melalui meja sekda. “Sekda mengevaluasi seluruh hal terkait pelayanan pemerintahan. Wali kota hanya menerima laporan saja,” terangnya. Meskipun demikian, dalam sejarah birokrasi, pemilihan sekda selalu kental dengan nuansa politis dan kepentingan. Pengamat pemerintahan, Sigit Gunawan SH MKn menyatakan, hampir seluruh kebijakan pemkot disusun oleh sekda bersama tim. Peran sekda, sebagai koordinator pelaksana tugas SKPD. “Sekda bisa menjalankan kebijakan wali kota dengan delegasi yang diberikan,” tukasnya. Sekda menjadi kepanjangan tangan dari wali kota dan wakil wali kota, baik untuk internal maupun eksternal Pemkot Cirebon. Wali Kota Ano Sutrisno, ujar Sigit yang juga putra mantan sekda Kota Cirebon itu, pernah mengemban jabatan sekda. Karena itu, dia meyakini Ano memiliki calon yang telah ditentukan saat ini. Untuk melakukan tugas mengelola pemerintahan, harus diemban PNS berpengalaman. Sekda juga berperan untuk pembinaan dan pengendalian SKPD. Dalam rangka itu, lanjut Sigit, sekda berperan penting dalam mewujudkan Pemkot Cirebon yang taat asas dan norma dalam penataan kelembagaan perangkat daerah. “Ini perlu menjadi catatan wali kota. Berkaitan erat dengan semangat reformasi birokrasi,” tukasnya. Berbicara calon sekda, dihadapkan pada kriteria pasangan Ano-Azis. Dalam beberapa kali kesempatan wawancara, Ano-Azis sepakat untuk mengusung sekda dengan kriteria PNS yang telah memenuhi syarat administratif dan kompeten. Dimaksud kompeten, kata Ano, calon sekda tersebut memiliki pendidikan, kinerja baik, dan berperilaku baik. Sebab, sekda akan menjadi contoh bagi PNS lainnya. Berbicara peluang, tiga nama masih bersaing ketat, yakni Plt Sekda Drs H Arman Surahman MSi, Kepala DPUPESDM Dr H Wahyo MPd, dan Asisten Administrasi Umum Drs Asep Dedi MSi. Tiga nama ini disebut-sebut akan dikirimkan ke provinsi. Berdasarkan informasi yang dihimpun, ketiganya mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Nama Arman disebut mendapatkan dukungan dari kalangan PNS, Asep Dedi didukung Wakil Wali Kota Nasrudin Azis dan sebagian DPRD, nama Wahyo mendapatkan atensi dari Wali Kota Ano dan sebagian DPRD. Menilik dari itu, ketiganya memiliki kekuatan dan dukungan setara. Belakangan, muncul nama Kepala BPMPP Ir Vicky Sunarya menjadi poros tengah calon sekda. Nama lain yang muncul adalah Inspektur pada Inspketorat Ir Edy Krisnowanto MM. Dari kelimanya, seluruhnya masih berpeluang dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Namun, keputusan akhir tetap ada di wali kota. Hingga saat ini, tiga nama calon sekda belum dikirimkan ke Provinsi Jawa Barat. “Minggu awal Desember diupayakan sudah terkirim ke provinsi tiga nama calon sekda,” ujar Ano. (yusuf suebudin)