CIREBON- Pro dan kontra mewarnai perseteruan antara Satuan Polisi Pamong Praja versus DPRD. Kalangan Akademisi IAIN Syeikh Nurjati Cirebon, DR Didin Nurul Rosidin, M.A, Ph.d menganggap perseteruan tersebut miskomunikasi. \"Pertama saya melihatnya ada sebuah komunikasi di internal pemerintah sendiri yang nampaknya sudah tidak bisa berjalan. Masa sebagai Kasatpol PP tidak tahu bagaimana proses anggaran, yang kedua instansi (DPRD) yang menganggarkan di pemerintahan tidak ada komunikasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan, seharusnya kan dalam perencanaan penganggaran semua pihak yang menjadi pengguna anggaran di dalam lingkungan pemerintahan tahu dan seberapa jauh kebutuhannya,\" ucapnya kepada radarcirebon.com siang tadi. Masih menurut Didin, dalam hal ini DPRD harus jeli melihat pengajuan anggaran. \"Dalam situasi politik sekarang ini, banyak anggaran yang terbuang percuma, jadi Satpol PP sebagai penegak Perda dalam menjalankan netralitas PNS harus benar-benar diperhatikan, karena kinerjanya itu cukup berat,\" tuturnya. Ia menambahkan, bahwa tindakan Satpol PP merupakan tindakan yang menyalahi hukum. \"Walaupun Kasatpol PP berdalih melakukan tindakan seperti itu semata-mata memperjuangkan kesejahteraan bawahannya, tetap tidak bisa di benarkan, dan itu sudah masuk tindakan pidana,\" tandasnya. (ful/rcc)
Kategori :