KEJAKASAN – Setelah disampaikan pada tanggal 10 November 2010 lalu, seluruh fraksi di DPRD Kota Cirebon memberikan pandangan terhadap rancangan anggaran pendapatan belanja daerah (RAPBD) 2011 melalui sidang paripurna, Rabu (8/12). Penyampaian pandangan fraksi tersebut dilakukan sebelum dilakukan pembahasan RAPBD antara tim anggaran dan bandan anggaran DPRD. Menurut Ketua Fraksi Partai Demokrat, Drs Cecep Suhardiman SH MH, terdapat selisih sebesar Rp44 miliar untuk pendapatan daerah antara anggaran yang diajukan melalui RAPBD 2011 dengan yang telah disepakati melalui Kebijakan Umum Anggaran/Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA/PPAS). Sedangkan untuk belanja daerah mengalami selisih Rp23.242.974.666 “Dalam KUA/PPAS 2011 Pendapatan Daerah disepakati Rp644.222.431.483 sedangkan dalam RAPBD 2011 pendapatan Deerah ditetapkan hanya Rp600.368.403.040. Untuk belanja daerah yang disepakati dalam KUA/PPAS Rp683,885,931,483 tetapi dalam RAPBD 2011 hanya Rp660,642,956,817,” kata dia. Dengan kondisi seperti itu, Fraksi Demokrat menyatakan meski dalam pendapatan daerah sektor pendapatan asli daerah mengalami peningkatan, tetapi untuk dana perimbangan yang berasal dari dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK) menurun. Padahal dalam APBN 2011, DAU dan DAK mengalami kenaikan. “Sedangkan tidak samanya antara KUA/PPAS dan RAPBD pada belnaj daerah menunjukkan tidak fokusnya prioritas-prioritas yang akan dijadikan terget dalam belanja daerah tahun 2011. Sehingga rencana kegiatan yang disusun oleh OPD masih belum sejalan dengan apa yang ditargetkan dalam rencana program jangka menengah daerah (RPJMD),” jelas dia. Lebih lanjut, Cecep berharap agar ke depan Pemkot Cirebon dalam penyusuan anggaran menggunakan pendekatan kinerja. Artinya suatu sistem anggaran yang mengutamakan kepada upaya pencapaian hasil kerja atau out put dari perencanaan alokasi biaya atau in put yang ditetapkan. “Sebab, bagaiamanapun APBD merupakan desain atau cetak biru dalam melaksanakan strategis untuk mencapai visi dan misi kepala daerah dengan cara-cara yang benar. APBD juga sebagai instrumen kebijakan dan instrumen manajemen bagi pemerintah daerah untuk sebesar-besarnya menyejahterakan masyarakat,” papar anggota Komisi A ini. Sedangkan Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Yusuf Herman SE berharap agar belanja rutin kantor tidak boleh lebih dari 5% dari belanja langsung, atau sebesar Rp14,5 miliar karena telah disepakai melalui KUA/PPAS. Selain itu, untuk RSUD Gunungjati pada tahun 2011 bisa dialokasikan anggaran sebesar Rp42 miliar. “Sedangkan untuk kegiatan musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) tingkat kecamatan masing-masing kecamatan dialokasikan Rp12 juta,” ungkap dia. Yusuf juga mengatakan untuk Dinas Kesehatan anggaran diberikan Rp16 miliar dengan catatan terpenuhinya anggaran Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) tahun 2011 sebesar Rp7,5 miliar. Untuk Disdik, dalam RAPBD 2011 dialokasikan Rp15 miliar agar ditingkatkan sampai RP40 miliar. Dengan catatan Disdik harus memprioritaskan bantuan operasional sekolah (BOS) daerah, beasiswa, menunjang pendidikan 12 tahun, kejar paket A, B, dan C, kursus-kursus keterampilan, pendidikan usia dini, dan madrasah diniyah juga harus mendapatkan prioritas. “Untuk Penerangan Jalan Umum (PJU) dimasukkan dalam pos anggaran sekretariat daerah. Sedangkan untuk BK Diklat tahun 2011 agar ditambah Rp8,5 miliar untuk memberikan beasiswa bagi pegawai agar bisa lebih profesional,” ujar dia. Sedangkan, Walikota Subardi SPd, mengatakan apa yang disoroti oleh anggota dewan dia mengucapkan terima kasih. “Selama ini OPD hanya menyusun program yang bersifat rutinitas dan normatif. Seharusnya OPD itu setiap tahun bisa menyusun program yang strategis dan prioritas,” turur dia. Terkait adanya perbedaan anggaran antara KUA/PPAS yang telah disepakati dengan RAPBD yang diajukan, Subardi mengaku hal tersebut disebabkan belum pastinya bantuan yang berupa DUA dan DAK. Namun demikian, RAPBD yang diajukan tersebut belum menjadi sebuah keputusan dan masih akan dilakukan pembasan lagi. “Kami belum bisa memastikan berapa angaran bantuan dari provinsi dan pusat pada tahun 2011 mendatang. Sehingga kami belum berani mengeplot anggaran yang bersifat bantuan,” tukas kader PDIP ini. (mam)
Kategori :