“Kami para kuwu ingin oknum-oknum ini jera. Sehingga ketika mereka mengirimkan undangan untuk uang selisih Rp300 ribu itu, kami tahan dulu sampai prosesnya jelas,” tandas Saripudin.
Seperti diketahui, bantuan sosial (bansos) dari Kemensos untuk warga di Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, diduga dipotong oknum penyalur. Angka yang dipotong cukup besar; Rp300 ribu. Bupati Cirebon Imron MAg langsung meminta agar ada proses hukum.
Imron mengaku pihaknya sudah mendapatkan informasi terkait pemotongan bantuan sosial tersebut. Menurut bupati, pemotongan bansos ini harus ditindaklanjuti dan pelakunyan harus diproses hukum.
“Saya sudah dapat informasinya. Sekarang saya minta ini diproses hukum. Harus dipertangggung jawabkan karena tidak dibenarkan melakukan pemotongan bansos,” kata Imron dalam wawancara dengan awak media, Kamis (15/12).
BACA JUGA:Jerawat, Penyebab dan Cara Mencegahnya
Dijelaskan Imron, dugaan pemotongan bansos dilakukan pihak penyalur yang ditunjuk Kemensos. Artinya, lanjut bupati, tidak dilakukan dinas terkait di lingkup Pemkab Cirebon.
“Jadi dugaan pemotongannya bukan oleh dinas, tapi diduga oleh penyalur. Saya akan minta klarifikasi dari pihak terkait agar persoalan seperti ini tidak terjadi lagi,” imbuhnya.
Sementara itu, Plt Kadinsos Kabupaten Cirebon dr Dwi Sudarni mengatakan informasi terkait pemotongan bantuan sosial tersebut pertama kali didapat dari keluarga penerima manfaat yang kaget ketika mengetahui ada perbedaan antara barcode dan isi uang dalam amplop.
“Jadi uang yang diterima oleh KPM (keluarga penerima manfaat) isinya Rp1,5 juta. Tapi ketika di-scan barcode itu nilai seharusnya berisi Rp1,8 juta. Jadi ada angka Rp300 ribu yang hilang,” terang dr Dwi kepada radarcirebon.com.
BACA JUGA:Gedung Baru, Pelayanan Disdukcapil Lebih Optimal
Bantuan tersebut berasal dari akumulasi bantuan PKH, BLT BBM dan Sembako. Diijelaskan Dwi, laporan itu diterima dari beberapa desa di Kecamatan Mundu.
Menurut dia, saat ini dari hasil monitoring dan pendalaman, persoalan ini sedang ditangani oleh aparat penegak hukum.
“Jadi semua persoalan penyaluran itu dilakukan oleh PT Pos. Bukan kali ini saja, tapi banyak penyaluran bansos yang dilaksanakan lewat PT Pos. Datanya pun langsung dari Kemensos ke PT Pos. Kita tidak punya data by name by address-nya,” Katanya.
Total, menurut Dwi, ada 100 lebih laporan terkait pemotongan bansos tersebut dengan estimasi jumlah sekitar Rp265 juta. Angka ini, masih kata Dwi, baru angka perkiraan.
BACA JUGA:Pererat Silaturahmi, GOW Adakan Pertemuan Se Ciayumajakuning
“Kita belum punya angka rilnya. Tapi dari 100 lebih laporan yang masuk, jumlahnya sekitar Rp265 juta,” tandas Dwi.