Dewan Janji Tambah Dana PJU

KEJAKSAN- Minimnya alokasi anggaran penerangan jalan umum (PJU) di APBD 2014 yang hanya 14 titik membuat wakil rakyat ikut kaget. Seperti disampaikan Ketua DPRD Kota Cirebon HP Yuliarso BAE. Yuliarso mengaku kaget begitu membaca koran tentang alokasi anggaran PJU hanya di 14 titik. Untuk ukuran Kota Cirebon, kata Yuliarso, penambahan 14 PJU yang sudah dianggarkan dalam APBD 2014 tidak masuk akal. Alasannya, banyak titik PJU yang mestinya dipasang agar kota ini lebih terang benderang pada malam hari. “Dan itu sebenarnya ranahnya Komisi B. Saya kaget, malah tahunya dari media massa,” ungkap Yuliarso, kemarin. Saat penyusunan rencana kerja anggaran (RKA), kader Partai Demokrat itu mengaku tidak ada koordinasi dengan banggar. Banggar pun tidak pernah menyoret anggaran PJU. “Karena dewan menganggap keberadaan PJU sangat dibutuhkan dan masih banyak di titik-titik di jalan kota yang perlu dipasang. Saat RKA, banggar lebih fokus menyoroti anggaran dinas kesehatan dan dinas pendidikan,” akunya. Dengan jumlah APBD 2014 yang mencapai Rp1,03 triliun, menjadi tidak ideal dengan proyek fisik seperti PJU yang terlihat timpang. Yuliarso pun berjanji akan menambah alokasi anggaran untuk PJU. Karena di APBD murni sudah tidak memungkinkan lagi, lanjutnya, maka usulan penambahan PJU akan dimasukkan ke anggaran perubahan tahun 2014. Yuliarso menambahkan, keberadaan PJU sangat penting, apalagi selama musim hujan. Banyak PJU mudah mati dan rusak. Karenanya, dibutuhkan perhatian serius oleh dishubinkom sebagai dinas yang menangani PJU. Yuliarso juga mengaku mendapatkan laporan dari dishubinkom bahwa dalam sehari selama musim hujan bisa mengganti lampu PJU hingga 10 titik. “Inilah yang perlu diperhatikan serius oleh pemkot,” katanya. Sementara Koordinator Forum Masyarakat Berantas Korupsi (Formasi), Dedi Surpiyatno SPdI mengatakan, APBD tahun 2014 masih jauh dari harapan rakyat. Buktinya, dari jumlah APBD yang ada ternyata separuhnya justru untuk belanja pegawai. “Kalau seperti itu, bagaimana dengan program yang pro rakyat dapat diwujudkan jika belanja aparatur saja memakan separuh APBD,” sesalnya. Keberadaan PJU  yang menyangkut kepentingan orang banyak, sambung pria yang akrab disapa Toeng,  justru dipandang sebelah mata. “Kalau hanya mengalokasikan anggaran untuk pemasangan PJU di 14 titik, sudah dapat dipahami  jika pemkot kurang serius. Justru anggaran yang bersifat seremonial malah lebih besar dibandingkan dengan anggaran proyek fisik yang menyentuh langsung hajat hidup orang banyak,” pungkasnya. (abd)