Panwaslu Rangkul Elemen Masyarakat

INDRAMAYU – Pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) legislatif 2014 diharapkan lebih berkualitas. Sebab Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Indramayu telah me-launching Gerakan Relawan Pengawas Pemilu di Hotel Wiwi Perkasa 2 Indramayu, Sabtu (28/12). Sebanyak 100 orang relawan dari sejumlah OKP dan Ormas bergabung bersama Panwaslu untuk mengawal proses Pemilu 2014. Launching ditandai dengan penyematan pita oleh Ketua Panwaslu Kabupaten Indramayu, Syamsul Bahri Siregar SH MH. Kemudian dilakukan penandatanganan nota kesepahaman oleh semua unsur yang hadir. Diantaranya unsur muspida, beberapa perwakilan parpol, kapolsek dan kanit reskrim di lingkungan Polres Indramayu, serta panwaslu kecamatan se-Kabupaten Indramayu. Pada kesempatan itu sedikitnya ada 11 OKP dan Ormas yang siap menerjukan kadernya untuk mengawasi setiap tahapan pemilu mendatang. Syamsul Bahri Siregar menjelaskan, pada launching gerakan relawan tersebut terdapat 100 orang dari sejumlah OKP dan Ormas yang siap bergabung mengawasi pelaksanaan pesta demokrasi 9 April 2014 nanti. Mereka berasal dari berbagai elemen OKP dan Ormas, diantaranya BEM Unwir, BEM AMIK Purnama Niaga, Forum Pondok Pesantren, Pemuda Muhammadiyah, Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM) Unwir, KAMMI, GMNI, Forum Demokrasi (Fordem), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), dan LSM Aliansi Lingkar Budaya Indramayu (Alibi). “Jadi posisi para relawan ini bermitra dengan Panwaslu untuk mengawasi seluruh tahapan pemilu,” tandas Syamsul. Pengawasan yang dilakukan relawan termasuk melaporkan segala bentuk pelanggaran pemilu kepada Panwaslu. Saat pemungutan dan penghitungan suara, relawan menjadi saksi di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS). “Setelah ini akan dibuka posko-posko relawan. Dalam tugasnya nanti, relawan melaporkan pelanggaran pemilu secara formal karena selama ini belum ada pelaporan yang sifatnya formal dari masyarakat,” kata dia. Panwaslu menargetkan perekrutan 3.749 relawan yang akan disebar ke seluruh pelosok Indramayu. “Untuk diawal ini baru merekrut 100 relawan. Kami membutuhkan 3.749 relawan untuk dilibatkan mengawasi tahapan. Untuk memenuhi kebutuhan jumlah relawan, tentunya kami akan menjalin kerja sama dengan lembaga atau OKP maupun Ormas yang belum bergabung,” ujar Syamsul. Sementara  Komisioner Divisi Hukum Bawaslu Jawa Barat, Yusuf Kurnia SIP menjelaskan, launching gerakan sukarelawan Panwaslu tersebut dilatarbelakangi berbagai jenis pelanggaran pada pemilu-pemilu sebelumnya. Pelanggaran pemilu menjadi salah satu penyebab menurunnya angka partisipasi dan tidak maksimalnya pendidikan politik bagi masyarakat. (oet)