CIREBON, RADARCIREBON.COM - Kasus stunting di Kabupaten Cirebon cukup tinggi. Butuh komitmen penyelesaian masalah itu. Semua pihak harus terlibat. Karenanya, Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon, mengajak seluruh elemen masyarakat hadir tangani stunting.
Demikian disampaikan, anggota komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon, Hj Nana Kencanawati, usai rapat kerja bersama Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A), kemarin.
"Angka stunting di Kabupaten Cirebon cukup tinggi. Berada di angka 14 persen. Maka, penanganan stunting tidak hanya ditangani oleh Dinas Kesehatan dan DPPKBP3A. Tapi, ada dari Dinas Ketahanan Pangan, Baznas serta pemerintah desa harus hadir menangani masalah stunting tersebut," kata Nana.
Ketua Fraksi Partai Gerindra itu, berharap ada pengurangan signifikan di tahun 2023 ini. Maka, kepedulian masyarakat serta kesehatan lingkungan harus terjaga. SDM-nya harus mengetahui bahwa makanan sehat itu tidak harus mahal, dan enak.
BACA JUGA:Strategi Hybrid Bank BRI Mengantarkan Nasabah Menempuh Perjalanan Transformasi Digital
BACA JUGA:Oknum Densus 88 Pelaku Pembunuhan di Depok, Reza Indragiri Pertanyakan Peran Atasan
"Tapi yang dapat memenuhi gizi. Sehingga tidak terjadi gizi buruk, yang menyebabkan stunting," katanya.
Sebenarnya, lanjut Nana, DPRD bisa ikut terjun serta menanganinya. Yakni melalui pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD. Sejauh ini, pihaknya menilai, memang kerja dari Dinkes dan DPPKBP3A Kabupaten Cirebon sudah cukup bagus dalam menangani stunting.
"Kami melihat, sudah ada inovasi-inovasi baru yang dilakukan oleh Dinkes dan DPPKBP3A. Kami menekankan adanya sinergitas dalam melakukan pencegahan stunting," imbuhnya.
Artinya, antara dinas satu dengan yang lain sinergitas dalam menangani stunting harus dilakukan. Termasuk juga, CSR dari perusahaan pun harusnya ada komitmen untuk penanganan stunting. Termasuk juga Dinas Pendidikan.
BACA JUGA:HPN 2023, BNI Komitmen Dukung Peningkatan Kompetensi Wartawan
BACA JUGA:Tutupi Gagal Bayar, Pemkab Kuningan Pangkas Anggaran SKPD, Tapi Uang Dewan Aman
"Itu harus. Karena kalau sudah dicap kena stunting tidak akan ada perubahan signifikan. Kalaupun ada, maksimal hanya 20 persen. Jadi harus dicegah dari pada diobati," ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Dinkes Kabupaten Cirebon, Hj Neneng Hasanah menjelaskan, meski angka stunting masih tinggi tapi jika dilihat dari 2021 ke 2022 ada penurunan. Di 2021 berdasarkan hasil survei angkanya mencapai 26 lebih, tapi di 2022 menurun jadi 18,6 persen.
"Kami dari dinas kesehatan intervensinya intervensi spesifik, intervensi sebab langsung. Begitu juga program-program inovasi untuk percepatan penurunan stunting di 2023 da. 2024," pungkasnya.
BACA JUGA:MIRIS, di Cirebon Tangkap Teroris, di Depok Malah Geger Anggota Densus 88 Jadi Pelaku Pembunuhan
BACA JUGA:Gelar Raker Perdana Pasca Peluncuran, DEFEND ID Usung Tema Kolaborasi