504.261 Warga Miskin Kuningan Peroleh JKN

KUNINGAN - Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Badan Pelaksana Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sudah diresmikan Presiden SBY, Selasa (31/12) lalu. Dari jumlah 86,4 juta orang yang akan mendapat tanggungan premi dari pemerintah, Kuningan menerima jatah 504.261 warga miskin. Jika mengacu pada penerima BLSM, di Kuningan terdapat 88.379 warga miskin. Tapi jumlah tersebut pemberian dari Kementerian Kesehatan berdasarkan rekomendasi dari Badan Pusat Stastitik (BPS). Untuk jumlah 504.261 itu biaya premi akan ditanggung negara dengan besaran premi Rp19.225/orang/bulan. Sementara yang tidak masuk data akan ditanggung oleh pemeritah daerah. “Yang kami terima dari pusat seperti itu datanya. Data yang berjumlah tersebut bukan berdasarkan rekomendasi daerah, namun dari BPS,” ucap Kadinkes Kuningan H Raji K Sarji kepada Radar, kemarin (2/1). Raji yang didampingi Sekdis Zaenal Arfipin mengatakan, bagi yang belum masuk data bisa daftar ke BPJS dalam hal ini PT Askes. Untuk pendaftaran harus semua anggota keluarga, agar ketika sakit mudah diobatinya. Untuk mendukung program ini, lanjut dia, tujuh rumah sakit yang ada di Kuningan siap melayani warga miskin. Untuk menyukseskan program ini pihaknya terus berbenah, terutama masalah SDM agar berjalan lancar sesuai dengan tujuan pemerintah. Sementara itu, Raji menyebutkan, biaya bagi penerima upah/gaji rutin per bulan untuk satu tahun pertama sebesar 0,5% dari gaji yang diterima, dan 4% dibayarkan oleh pihak perusahaan. Sedangkan bagi masyarakat umum, pekerja yang tidak menerima upah mandiri dan sektor informal, iuran didasarkan klasifikasi yakni kelas III Rp25.000, kelas II Rp42.500, dan kelas I Rp59.500. Respons dari masyarakat terutama yang bekerja pada sektor informal mengenai BPJS Kesehatan dingin. Meski mengetahui dari televisi adanya program jaminan kesahatan dari pemeritah, tapi mereka tidak mengetahui secara detail apa dari funsgi ini. “Saya mengetahui adanya program jaminan kesahatan, tapi tidak mengetahui secara rinci manfaat bagi kami. Harusnya pihak terkait melakukan sosialisasi jangan diam,” jelas Endang Kusnadar pemilik salahs satu distro di Kuningan. Menurtunya, bagaimana masyarakat mau tertarik kalau tidak mengetahui tujuan dari JKN itu. “Apakah dari premi yang diberikan setiap bulan ketika tidak digunakan bisa diambil? Kan banyak yang tidak mengetahui. Masyrakat awam banyak yang tidak mengetahui mekansime JKN ini jadi perlu pengenalan lebih jelas,” tuntasnya. (mus)