MAJALENGKA–Ketua Hiswana Migas Kota Cirebon H Lutfi Aseptari menilai jika minimnya kebutuhan solar non subsidi di Kabupaten Majalengka diduga dipicu dari banyaknya sejumlah armada pengangkut material jalan tol dan BIJB tersebut menggunakan BBM bersubsidi. Pihaknya mengakui, mendapatkan usulan tambahan dari Pemerintah Kabupaten Majalengka berupa surat yang diterima oleh Hiswana Migas. Lutfi menegaskan, kendaraan alat berat untuk proyek berskala nasional tersebut tidak diperbolehkan menggunakan atau mengkonsumsi BBM bersubsidi. Pasalnya, dari kuota yang sudah diberikan pendistribusian di setiap wilayah dinilai sesuai kebutuhan dan terpenuhinya pengkonsumsian bahan bakar. “Pendistribusian bahan bakar sudah seperti biasa dipenuhi. Pengangkut alat berat itu harus menggunakan bahan bakar baik premium maupun solar industri non subsidi. Jika faktanya melampaui, jelas itu sangat mempengaruhi kuota kebutuhan yang ada di setiap SPBU,” jelasnya melalui sambungan telepon, Jumat (3/1). Sementara itu, Sekretaris Yayasan Lembaga Bantuan Konsumen (YLBK) Kabupaten Majalengka, Ibnu Abdurrahman menilai melampauinya kuota kebutuhan solar non subsidi akibat minimnya pengawasan dari stakeholder terkait. Seharusnya sejumlah pelaku usaha seperti armada pengangkut material BIJB maupun proyek jalan tol itu tidak mengkonsumsi bahan bakar subsidi di sejumlah SPBU. Pasalnya, armada tersebut seharusnya menggunakan BBM kategori jenis industri. Selain itu, perlu kesadaran dari para pelaku usaha baik pengelola SPBU, Hiswana Migas dan kontraktor itu sendiri. “Tentu saja ini terjadi overload. Harus disiapkan Delivery Order khusus untuk kontraktor yang tengah mengerjakan proyek besar. Kebutuhan yang dibutuhkan dari pelaku usaha tersebut bisa diketahui berapa ton dalam satu bulan. Sehingga hal ini tidak menggangu kuota yang sudah ada sekitar 4 persen itu,” tegasnya. (ono)
Kategori :