BACA JUGA:Menteri PUPR ke Tol Cisumdawu, Yakin Target Mudik Tercapai
BACA JUGA:Ngabuburit Jadi Cara Rupbasan Cirebon Untuk Berbagi di Bulan Ramadhan
BACA JUGA:YA AMPUN! Kredit Macet BPR KR Indramayu, Tabungan Anak TK Juga Diembat
Dia menambahkan, pemerintah telah menutup celah kecurangan dengan sistem yang terintegrasi dan komputerisasi.
Itu mencakup seluruh proses mulai dari pendaftaran, pelaksanaan seleksi dengan CAT, hingga penentuan kelulusan.
Dengan sistem ini, dia berharap tidak ada lagi kecurangan dan praktik calo.
“Kami selalu ingatkan untuk teman-teman di seluruh Indonesia agar tidak percaya dengan pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dalam seleksi sekolah kedinasan, apalagi sampai meminta sejumlah uang,” kata Menteri kelahiran 6 Agustus 1973 ini.
“Semua mekanisme dan sistem seleksi sudah baku jadi dipastikan transparan dan akuntabel,” imbuh Anas.
BACA JUGA:PRIHATIN! Tabungan Anak TK di BPR KR Indramayu Belum Bisa Kembali, Bupati Nina: Doakan Terselesaikan
Alokasi Kebutuhan Sekolah Kedinasan Tahun 2023
1.Kementerian Keuangan
- Politeknik Keuangan Negara – Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (PKN-STAN): 1.100 kebutuhan
2. Kementerian Hukum dan HAM : 525 kebutuhan
- Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip)
- Politeknik Imigrasi (Poltekim)
3. Kementerian Dalam Negeri
- Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN): 534 kebutuhan
4. BPS
- Politeknik Statistika – Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS): 500 kebutuhan
5. BIN
- Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN): 400 kebutuhan
6. BMKG
- Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (STMKG): 80 kebutuhan