JAKARTA, RADARCIREBON.COM – Pemerintah melalui Kemenpan-RB terus mencari solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah guru non-Aparatur Sipil Negara atau non-ASN atau guru honorer di tahun 2023 ini.
Tentu saja, solusi guru honorer tersebut tidak diselesaikan secara tunggal, tetapi bersama dengan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Kementerian Keuangan serta Kementerian Dalam Negeri.
BACA JUGA:Koboi Jalanan Ditetapkan Sebagai Tersangka, Ternyata Bukan Anggota Polisi
“Kita sedang mencari solusi alternatif yang terbaik bagi non-ASN (guru honrer), kemudian termasuk masalah guru-guru di berbagai daerah di seluruh Indonesia,” jelas Menpa-RB Abdullah Azwar Anas usai Rapat Tingkat Menteri bersama Mendikbudristek Nadiem Makarim, di Jakarta, Jumat 5 Mei 2023.
Per 1 Mei 2023, usulan formasi guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang diterima sebanyak 266.560 formasi.
Perihal kebutuhan guru ini, Anas berharap harus segera diselesaikan secara kolaboratif antara pemerintah pusat bersama pemerintah daerah.
BACA JUGA:Malam ini Terjadi Gerhana Bulan Penumbra, Puncaknya Nanti Pukul...
“Dan ini menjadi arahan Bapak Presiden soal dasar terkait guru dan tenaga kesehatan ini bisa segera dituntaskan,” ungkap Menteri Anas.
Dalam kesempatan itu, Mendikbudristek Nadiem Makarim mengatakan jajarannya mencari cara untuk mempercepat penyelesaian tenaga guru non-ASN ini.
Salah satu langkah yang ditempuh Mendikbudristek adalah mendorong pemerintah daerah untuk mengusulkan formasi guru sesuai dengan kebutuhan.
BACA JUGA:Inilah Meme Jalan Rusak di Cirebon dan Komentar Kocak Netizen
“Itu yang kita ingin lebih banyak lagi guru non-ASN yang layak menjadi PPPK. Dan juga kami memikirkan bagaimana kedepannya kita menyelesaikan masalah kebutuhan guru ini secara lebih efisien,” ungkap Nadiem
Selain bersama Nadiem, rapat ini juga diikuti oleh Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Luky Alfirman, Dirjen Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata, dan Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan pembahasan bersama tiga kementerian ini dilaksanakan untuk mengetahui bagaimana kebutuhan untuk pendanaan pendidikan bisa disediakan, khususnya guru.
BACA JUGA:Instruksi Presiden Jokowi, Kementerian PUPR Ambil Alih Perbaikan Jalan di Lampung
"Kita sudah memiliki BOS, kita juga memiliki alokasi guru ASN yang ada di pemerintah daerah. Ini kita cari lagi bagaimana caranya bisa lebih kena dengan kebutuhan sekolah dan bisa lebih cepat diadakan oleh sekolah, artinya betul-betul sesuai dengan kebutuhan sekolah yang bersangkutan," kata Suahasil.
Sementara itu, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni menyampaikan aspirasi dari bawah menjadi atensi pemerintah untuk didiskusikan bersama penyelesaiannya.
"Kemudian dicari formulasi dan solusi terbaik hingga semuanya bisa berjalan," pungkas Fatoni. (jun)