APBD Defisit Rp7 M, TAPD Coret Sejumlah Usulan Fraksi

SUMBER– Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Cirebon dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Cirebon kembali disibukkan dengan pembahasan rancangan anggaran pendapatan belanja daerah (RAPBD) 2014, pasca selesainya evaluasi dari gubernur Jawa Barat. Pasalnya, ada kenaikan defisit yang cukup signifikan setelah penambahan usulan anggaran belanja tambahan yang belum dimasukkan dalam draf mata belanja anggaran. Menurut Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon, Tambak M Sholeh, setelah dievaluasi gubernur, defisit RAPBD mencapai Rp11 miliar lebih. Kemudian, ada penambahan anggaran usulan yang berasal dari rapat komisi dengan oraganisasi perangkat daerah (OPD) dan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang belum dimasukkan dalam draf RABPD. Imbasnya, defisit bertambah hingga Rp28 miliar lebih. Oleh sebab itu, sebelum menggelar rapat anggaran dengan Banggar DPRD, TAPD melaksakan rapat dengan OPD/SKPD. Dalam rapat tersebut, disepakati untuk melakukan efisiensi sejumlah program dan usulan dalam rangka memperkecil defisit. “Kami berhasil menekan defisit sampai Rp21 miliar lebih, sehingga menyisakan defisit sebesar Rp7 miliar,” tuturnya, dalam rapat banggar, Rabu (15/1). Diungkapkannya, efisiensi terbesar terjadi di Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Pertambangan (PSDAP) sebesar Rp16,2 miliar, menyusul Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Rp9 miliar. Sedangkan dinas lainnya seperti, Dinas Pendidikan terpaksa harus menghilangkan anggaran untuk PNFI, honorarium dan penundaan BOS SMS/SMK untuk triwulan IV. Dinas Kesehatan pun mengalami penyesuaian seperti menghilangkan pengadaan kendaraan dinas, pengadaan incinerator, pengurangan anggaran revitalisasi posyandu dari Rp6 miliar menjadi Rp2,4 miliar. “Kebanyakan, penyesuaian anggaran berasal dari usulan dari rapat komisi, terbanyak usulan Komisi IV. Usulan komisi tidak bisa kami penuhi semua, mengingat kemampuan anggaran tidak memenuhi,” imbuhnya. Tidak hanya program dinas saja mengalami penyesuaian, anggaran Sekretariat DPRD pun tak luput. Usulan pengadaan mobil dinas untuk pimpinan DPRD dicoret. “Ini demi menekan angka defisit,” ujarnya. Menanggapi efisiensi anggaran tersebut, salah satu Anggota Banggar DPRD Kabupaten Cirebon, Aan Setiawan SSi meminta penjelasan yang lebih detail mengenai mata anggaran mana saja yang dipangkas. Pasalnya, banyak program yang diperuntukkan bagi masyarakat yang dikorbankan dengan alasan efisiensi APBD. “Defisit itu bisa ditutup, misalnya dari pajak kendaraan bermotor, mengingat pertumbuhan kepemilikan kendaraan setiap tahunnya naik dan pajak bagi hasil cukai tembakau yang mencapai Rp50 miliar,” terang pria yang menjabat ketua Komisi IV ini. Hal yang sama diutarakan oleh Supirman SH. Ia merasa heran, setiap tahun Kabupaten Cirebon selalu mengalami defisit anggaran yang cukup besar. Namun, tidak pernah mengalami kebangkrutan, karena ada banyak dana sharing baik dari pusat maupun provinsi yang masih dikejar untuk dimasukkan ke kas daerah sebagai tambahan mata pendapatan daerah. “Landasan berpikir TAPD harusnya berusaha mencari dana sharing guna menutup defisit. Bukan malah memangkas anggaran belanja yang benar-benar diperuntukkan kepada mereka yang berhak menerima uluran tangan dari pemerintah,” bebernya. Oleh sebab itu, ia menginginkan TAPD harus menerangkan kepada banggar detil alasan memangkas anggaran yang diusulkan dari bawah. “Makanya, dalam rapat lanjutan besok (hari ini,red) kita minta penjalasan yang lebih detail,” pungkasnya. (jun)