Mahasiswa Tagih Janji Dewan

Soal Tindaklanjut Kasus Penerimaan CPNS KUNINGAN – Pasca rapat paripurna, kemarin (28/12), sejumlah mahasiswa Uniku menyambangi gedung DPRD Kuningan. Kedatangan mereka untuk beraudiensi dengan jajaran Komisi A DPRD terkait tindaklanjut aspirasi soal penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Kehadiran mereka diterima oleh Sekretaris Komisi A, Dede Sembada dan satu anggotanya, H Badriyanto. Sedangkan jajaran Komisi A lainnya entah kemana karena tidak ada di kantor. Terjadilan dialog cukup alot lebih dari satu jam. Pertanyaan pada saat itu banyak dilontarkan Ketua BLM Uniku, Erwin Setiadi dan Ketua BEM FKom, Ahmad Jayadi. Mereka menanyakan soal tindak lanjut penanganan kasus CPNS yang pernah diaspirasikan mereka belum lama ini. Dede Sembada dalam menanggapi pertanyaan para mahasiswa mengatakan, bahwa Komisi A baru menerima tugas dari pimpinan dewan untuk menindaklanjuti masalah tersebut. Namun, tentu saja dalam upaya ini memerlukan data primer yang akurat. ”Memang kami menangkap adanya indikasi kejanggalan. Tapi memang butuh data primer. Untuk itu kami berharap apabila adik-adik mahasiswa mempunyai data kuat, silahkan sampaikan kepada kami,” ucapnya. Para wakil rakyat belakangan ini memang disibukkan oleh pembahasan empat raperda, RAPBD 2011 dan berbagai persoalan lainnya. Sehingga dalam menindaklanjuti permasalahan CPNS, Komisi A belum menemukan data yang kuat. ”Tapi setelah semua pembahasan selesai, kami akan segera melakukan upaya sungguh-sungguh dalam tindaklanjut ini. Untuk itu kami harap adik-adik bersabar dan mempercayakan hal ini pada kami,” kata Dede. Menanggapi hal itu, para mahasiswa tetap akan mengawal proses tindaklanjut persoalan CPNS. Bahkan dalam setiap pertemuan Komisi A, mereka akan mengutus minimalnya tiga mahasiswa. Namun, nampaknya mereka tetap bersikukuh agar DPRD segera membentuk pansus. Lantaran sifatnya audiensi, para mahasiswa membahas persoalan lain disamping CPNS. Salahsatunya adalah berkenaan dengan keberadaan Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU). Mahasiswa berharap agar PDAU tidak dijadikan sebagai celengan para pejabat. Selama ini mereka terus memantau perkembangan di DPRD. Bahkan dalam rapat paripurna pengesahaan empat raperda dan juga RAPBD 2011, mereka ikut memantau. (ded)