Di Al Zaytun memang tidak menggunakan istilah gaji, tetapi honor-honor. Yang dihitung dalam satu tahun 13 atau 14 bulan.
"Honor-honor 1 bulan Rp 4,2 miliar, satu tahun ada yang 13 - 14 bulan menerima gaji. Totalnya Rp 51,1 miliar," katanya.
Tidak kalah besar adalah kebutuhan untuk pengadaan alat tulis yang setiap bulannya mencapai Rp 363 juta.
Tapi, nilai segitu rupanya tidak terhitung besar untuk kelas Al Zaytun. Yang butuh dana jumbo adalah penyediaan pangan untuk kebutuhan 10.000 orang di dalam mahad.
BACA JUGA:Kabupaten Cirebon Dibanjiri Investasi Padat Karya, APINDO: Sangat Bermanfaat untuk Masyarakat
Namun, selama ini tidak ada kesulitan pemenuhan kebutuhan pangan, karena menyediakan sendiri dari sumber pertanian, peternakan, hingga perkebunan dan perikanan.
Tapi, karena jumlahnya banyak tetap saja kebutuhannya besar. Untuk urusan pangan saja, Rp 3,7 miliar dan satu tahun bisa mencapai Rp 44,8 miliar.
Yang tidak kalah besar adalah biaya listrik 1 bulan hanya Rp 351 juta. Satu tahun Rp 4,2 miliar. Internet Rp 18,2 juta per bulan dan Rp 218 juta setahun.
BBM mobil dan alat berat satu bulan Rp 246 juta. Satu tahun Rp 2,2 miliar. Transportasi 1 bulan Rp 424 juta dan satu tahun Rp5,3 miliar.
BACA JUGA:Kalah dari Thailand 1-7, Timnas Putri U-19 IndonesiaGagal Masuk Final Piala AFF Wanita
Kebutuhan pembayaran pajak meliputi PBB, PPH termasuk pembelian lahan, PPN, impor barat, Rp 515 juta per bulan dan satu tahun Rp6,1 miliar.
"Per bulan untuk pendidikan saja, Rp 9,9 miliar. Satu tahun Rp 119,2 miliar," beber Syekh Al Zaytun.
Komposisi biaya tersebut, 42 persen untuk gaji, alat tulis 3,6 persen, makan 37 persen, listrik 3,5 persen, telepon internet 0,18 persen, BBM 2,4 persen, transportasi 4,4 persen, pajak 5,1 persen.
Dengan kondisi rekening Mahad Al Zaytun dan Syekh Panji Gumilang yang dibekukan PPATK, tentu aktivitas pendidikan di kampus terganggu termasuk aktivitas perekonomiannya, sehingga cara-cara tradisional setor tunai terpaksa diberlakukan kembali.