JAKARTA, RADARCIREBON.COM – Masyarakat harus kian waspada terhadap berbagai macam modus penipuan yang mengatasnamakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
BACA JUGA:Atur Strategi Hadapi Potensi Karhutla di Musim Kemarau, Pemkab Kuningan Gelar Rakor
Pasalnya, BPJS Kesehatan mencatat, ada empat modus penipuan berkedok BPJS Kesehatan yang tersebar melalui media sosial (medsos).
1. JKN akan dinonaktifkan
Modus pertama yang kerap ditemukan di pesan-pesan berantai adalah penipuan berkedok penonaktifan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
"Saat ini sedang terjadi modus penipuan yang mengatasnamakan Care Center BPJS Kesehatan dengan menginformasikan bahwa kartu kepesertaan JKN akan diberhentikan," kata Asisten Deputi Komunikasi Publik dan Hubungan Masyarakat BPJS Kesehatan Agustian Fardianto.
BACA JUGA:Anggota Densus 88 Tewas Ditembak Seniornya, Humas Polri: 2 Tersangka Sudah Diamankan
BPJS Kesehatan tidak pernah menonaktifkan kartu kepesertaan JKN secara sepihak tanpa ada alasan yang jelas.
2. Kartu BPJS Kesehatan melebihi batas pemakaian obat-obatan
Penipuan berkedok BPJS Kesehatan juga berupa pesan yang mengatakan bahwa kartu kepesertaan seseorang telah melebihi batas pemakaian obat-obatan.
Orang yang menerima pesan akan diminta untuk menyebutkan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
"BPJS Kesehatan tak pernah menghubungi peserta untuk meminta NIK," ujar Agustian.
BACA JUGA:Niat Menolong Kerabat, Owner PT CHS Malah Digugat ke Ranah Hukum
3. Bantuan sosial Rp25 juta hingga Rp200 juta untuk peserta
Penipuan lain yang mengatasnamakan sebagai BPJS Kesehatan ialah pesan yang menyebutkan seseorang berhak menerima bantuan sosial sebesar Rp25 juta, Rp50 juta, bahkan Rp200 juta.
BPJS Kesehatan menegaskan, tidak ada program bantuan dana bagi peserta atau masyarakat umum.
"Pesan berisi bantuan sosial atau pemberian hadiah dari BPJS Kesehatan adalah hoaks," tegas Agustian.
4. Rekrutmen kepegawaian BPJS Kesehatan
BACA JUGA:Salju Turun di Tembagapura Papua, Inilah Penjelasan BMKG
Modus penipuan rekrutmen kepegawaian BPJS Kesehatan menurut Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sudah berlangsung sejak 2010.
Penipuan ini meminta peserta membeli tiket pesawat di agen yang ditunjuk, dengan janji uang akan diganti oleh perusahaan. (*)