Program JKN Kian Kokoh Dukung SDM Sehat dan Produktif

CIREBON, RADARCIREBON.COM – Setelah lebih dari satu dekade beroperasi, Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terus memperlihatkan kontribusinya dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Selain memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, program ini juga dinilai mampu menjaga keberlanjutan pembiayaan melalui tata kelola yang baik, kondisi keuangan yang sehat, serta pengembangan layanan berbasis digital.

Berbagai capaian tersebut disampaikan Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, dalam Public Expose Laporan Pengelolaan Program dan Laporan Keuangan BPJS Kesehatan Tahun 2025 yang digelar pada Kamis (2/7).

Kegiatan ini menjadi bentuk pertanggungjawaban sekaligus transparansi BPJS Kesehatan kepada publik atas penyelenggaraan Program JKN selama tahun 2025.

BACA JUGA:5 HP Murah Rp1 Jutaan Terbaik Edisi Juli 2026: Desain Premium, Layar Mulus, Kamera Bagus

"Program JKN bukan sekadar memberikan jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan, tetapi juga menjadi fondasi bagi terciptanya SDM Indonesia yang sehat, produktif, dan berdaya saing. Ketika masyarakat memperoleh akses layanan kesehatan yang berkualitas tanpa terbebani biaya yang besar, mereka dapat terus berkarya, meningkatkan produktivitas, dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan bangsa," ujar Pujo kepada awak media, melalui Zoom di Kantor Cabang BPJS, Jln Dr Sudarsono, Kota Cirebon.

Hingga 31 Desember 2025, jumlah peserta JKN tercatat mencapai 282,7 juta jiwa atau sekitar 98,62 persen dari total penduduk Indonesia.

Tingginya cakupan kepesertaan tersebut sejalan dengan meningkatnya pemanfaatan layanan kesehatan. Selama tahun 2025, tercatat lebih dari 725,3 juta layanan kesehatan dimanfaatkan peserta, atau rata-rata lebih dari 1,9 juta layanan setiap hari.

"Angka tersebut mencerminkan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap Program JKN, sekaligus menunjukkan bahwa layanan kesehatan yang berkualitas semakin mudah diakses oleh peserta di seluruh Indonesia. Selain itu, BPJS Kesehatan secara konsisten memperkuat transformasi digital melalui berbagai kanal layanan," kata Pujo.

BACA JUGA:Cerita Sukses Arief Rachamanto di PKJB 2026, Padukan Budaya Cirebon dan Jepang Hasilkan Karya Unik

Dalam mendukung kemudahan akses layanan, BPJS Kesehatan terus memperkuat inovasi digital melalui Aplikasi Mobile JKN, layanan administrasi PANDAWA melalui WhatsApp di nomor 08118165165, serta Care Center 165.

Upaya tersebut juga didukung jaringan mitra yang terus berkembang, terdiri atas 23.770 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), 3.194 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL), dan 6.190 fasilitas kesehatan penunjang yang tersebar di seluruh Indonesia.

Dari sisi pengelolaan keuangan, Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan menunjukkan kondisi yang tetap sehat. Hingga akhir 2025, aset bersih DJS Kesehatan mencapai Rp30,04 triliun atau setara dengan kemampuan memenuhi estimasi pembayaran klaim selama 1,88 bulan sesuai ketentuan. Sementara itu, hasil investasi Dana Jaminan Sosial tercatat sebesar Rp3,94 triliun sebagai cerminan pengelolaan dana yang berhati-hati dan berorientasi pada keberlanjutan.

"Komitmen tersebut juga tercermin dari berbagai capaian tata kelola organisasi. Pada tahun buku 2025, BPJS Kesehatan kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Modifikasi (WTM) dari Kantor Akuntan Publik untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut, atau 34 kali sejak PT Askes (Persero). Selain itu, BPJS Kesehatan mencatat skor 97,67 pada penilaian tata kelola organisasi, skor 4,01 pada maturitas Governance, Risk and Compliance (GRC), skor 685 pada Baldrige Excellence Framework (BEF), serta skor 80,48 dalam Survei Penilaian Integritas yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)," terang Pujo.

BACA JUGA:Tabel KUR BNI Plafon Rp100 Juta Terbaru 2026, Cek Angsuran, Syarat dan Cara Pengajuan

Pujo menjelaskan bahwa dampak Program JKN tidak hanya dirasakan dalam sektor kesehatan, tetapi juga memberikan manfaat bagi perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan kajian Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI), Program JKN berkontribusi terhadap peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) hingga Rp129 triliun, menciptakan sekitar 3,5 juta lapangan kerja, serta memberikan efek berganda pada sektor jasa kesehatan, industri makanan dan minuman, hingga layanan sosial.

Kajian tersebut juga menunjukkan bahwa Program JKN berhasil mencegah sekitar 8,1 juta penduduk jatuh ke dalam kemiskinan selama periode 2018–2019 dan melindungi sekitar 16 juta penduduk dari risiko kemiskinan akibat beban biaya kesehatan. Selain itu, setiap kenaikan satu persen kepesertaan JKN diperkirakan mampu meningkatkan pengeluaran per kapita sebesar 2,71 persen, memperpanjang angka harapan hidup hingga tiga tahun, serta meningkatkan produktivitas masyarakat.

"Hal tersebut menunjukkan bahwa Program JKN merupakan instrumen penting dalam memperkuat perlindungan sosial sekaligus mendukung produktivitas nasional. Di sisi lain, BPJS Kesehatan menyadari bahwa keberlanjutan Program JKN perlu dijaga seiring meningkatnya kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat," tambah Pujo.

BACA JUGA:Oknum TNI di Kasus Korupsi MBG Terungkap, Kejagung Usut Keterlibatan Perwira Aktif

Di sisi lain, beban pembiayaan layanan kesehatan juga terus meningkat. Selama tahun 2025, biaya pelayanan kesehatan mencapai Rp191,3 triliun, lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.

Sekitar 26,42 persen dari total pembiayaan tersebut digunakan untuk menangani penyakit katastropik yang sebagian besar sebenarnya dapat dicegah melalui pola hidup sehat dan deteksi dini. Karena itu, BPJS Kesehatan terus memperkuat upaya promotif dan preventif, meningkatkan mutu pelayanan, mengoptimalkan kolektabilitas iuran, serta memperkuat pengendalian biaya demi menjaga keberlanjutan Program JKN.

"Keberhasilan Program JKN merupakan hasil gotong royong seluruh bangsa. BPJS Kesehatan berkomitmen untuk memperkuat kolaborasi dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, badan usaha, dan seluruh pemangku kepentingan agar Program JKN tetap berkelanjutan. Dengan Program JKN yang kuat, kita optimis dapat membangun masyarakat yang sehat sebagai fondasi SDM unggul menuju Indonesia yang semakin maju dan berdaya saing," kata Pujo.

Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Stevanus Adrianto Passat, menegaskan bahwa sebagai pengelola dana publik yang berasal dari peserta, pemerintah, dan pemberi kerja, BPJS Kesehatan memiliki tanggung jawab besar untuk menjalankan Program JKN berdasarkan prinsip tata kelola yang baik, transparan, akuntabel, penuh kehati-hatian, dan berintegritas. Menurutnya, penyelenggaraan Public Expose merupakan bentuk keterbukaan informasi sekaligus pertanggungjawaban kepada masyarakat.

BACA JUGA:Progres Penataan Sungai Sukalila Capai 32 Persen, Kawasan Kalibaru Masih Tertunda karena Anggaran

“Di sisi lain, terdapat berbagai tantangan ke depan yang perlu dihadapi bersama, khususnya dalam menjaga keberlanjutan finansial Program JKN, meningkatkan kualitas layanan, memperluas kepesertaan aktif, dan memperkuat kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan agar manfaat Program JKN dapat terus dirasakan oleh masyarakat,” ucap Stevanus.

Pada kesempatan yang sama, Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar, menilai penyelenggaraan Program JKN merupakan bagian dari implementasi amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ia mengapresiasi berbagai kemajuan yang telah dicapai BPJS Kesehatan, mulai dari peningkatan kualitas layanan, perluasan akses masyarakat, hingga penguatan tata kelola organisasi. Menurutnya, berbagai capaian tersebut perlu terus diperkuat melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan agar manfaat Program JKN semakin luas dan berkelanjutan. (cep)

Sumber: