SUMBER, RADARCIREBON.COM - Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Cirebon, menyebut RAPBD tahun anggaran 2024, pemerintah daerah menganaktirikan anggaran olahraga dan kepemudaan.
Anggota Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Cirebon, H Khanafi menyampaikan, di tahun 2023 prestasi olahraga Kabupaten Cirebon tidak terlihat sama sekali pada berbagai jenjang dan berbagai cabang olahraga yang dinaungi oleh dinas terkait.
"Di mana perhatian kepala daerah pada insan olahraga Bagaimana pengawasan kinerja pada dinas terkait?" kata Khanafi, saat menyampaikan pemandangan umum fraksi terhadap hantaran bupati atas RAPBD tahun anggaran 2024, kemarin
Di sisi lain, kata Khanafi, perhatian untuk pengembangan, pelayanan kepemudaan pun juga menjadi pertanyaan pihaknya. Indeks pembangunan kepemudaan Kabupaten Cirebon selalu berada pada posisi yang memalukan. Bahkan tidak ada progres kemajuannya sama sekali.
BACA JUGA:FTKP UNU Cirebon Kembangkan Pemanfaatan Garam Laut Menjadi Produk Kreatif Sabun Cair NU Klin
BACA JUGA:BCA Paylater Tidak Muncul di Aplikasi myBCA, Coba Lakukan 4 Hal Ini
"Mohon saudara menjelaskan kepada ormas, lembaga kepemudaan, lembaga olahraga, dan stakeholder terkait, alasan saudara menganaktirikan anggaran olahraga dan kepemudaan untuk tahun 2024?" terangnya.
Bahkan, lanjut Khanafi, selama dua tahun berturut-turut Bupati dan Wakil Bupati Cirebon pun tidak memberikan penjelasan pada setiap hantaran nota keuangan rancangan APBD. "Apakah untuk ditutup-tutupi, atau memang dianggap tidak penting," ungkapnya.
Selain itu, Fraksi Golkar juga mencermati tentang belanja pegawai sebesar Rp1,75 triliun lebih diduga rinciannya hanya copy-paste dari hantaran nota keuangan tahun sebelumnya.
Karena, menurutnya, yang direncanakan untuk mencukupi kebutuhan belanja gaji dan tunjangan ASN, tambahan penghasilan ASN, tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya, serta gaji dan tunjangan kepala daerah harusnya lebih.
BACA JUGA:Rp 20.000.000 dan Bunga 0 Persen, Limit BCA Paylater yang Bisa Kamu Manfaatkan
BACA JUGA:Sebab Pengajuan Paylater BCA Ditolak, Ada 3 Faktor Ini
"Kalau melihat point pertama yakni kebutuhan belanja gaji dan tunjangan ASN saja sudah sebesar Rp 1,78 triliun lebih, berarti untuk satu poin saja harusnya sudah melebihi total jumlah di atas," pungkasnya.(sam)