BACA JUGA:KPK Tetapkan Wamenkumham Sebagai Tersangka Dugaan Tindak Pidana Gratifikasi
Ganjar menilai baiknya pemerintah hadir sebagai jembatan antara pengusaha besar dan lokal, sehingga bisa melakukan pemberian tepat sasaran, yang kini belum terwujud.
Menurut Ganjar, seharunya pemerintah pusat bisa menjembatani antara pengusaha besar dengan lokal, pemanfaatan riset dan pemberian yang kini belum tepat sasaran.
Ganjar juga menyinggung perihal pembangunan sektor maritim yang selama sembilan tahun terakhir tidak memiliki perubahan signifikan.
Misalnya pada kekuatan sumber daya kelautan dan perikanan, di mana Indonesia saat ini memiliki jumlah tangkapan ikan yang masih kalah dibanding negara tetangga.
“Pemerintah harus membantu sekalipun diperlukan perubahan regulasi. Kemudian terjun langsung ke lokasi untuk mengetahui kendala dunia usaha di bidang tersebut, termasuk pemberian subsidi solar untuk nelayan,” papar Ganjar.
BACA JUGA:Luar Biasa, Tiket Laga Grup A Piala Dunia U-17 Sold Out
Ketiga, transisi energi dengan biaya tinggi. Rencana pemerintah dalam memanfaatkan Energi Baru Terbarukan (EBT) merupakan generator pembaruan dengan potensi 3.700 GW yang terbangun secara bertahap.
Namun disamping itu, ada biaya yang harus ditanggung demi menyelamatkan Indonesia dari malapetaka lingkungan.
Ganjar menyebut EBT memang akan mampu mengurangi polisi di Indonesia, tetapi kalau tidak diimbangi dengan investasi sebesar Rp 1.300 triliun, maka hal tersebut justru akan mendatangan bencana bagi negara.
"Di transisi hijau, kalau mau mengurangi kerusakan lingkungan angkanya Rp 1.300 triliun, padahal kalau ada polusi ini duitnya terserap segitu juga,” ungkap Ganjar.
Karena itu, Ganjar berencana untuk mengundang investor dunia untuk berinvestasi di Indonesia terkait EBT.
BACA JUGA:Pertama Kali Tampil di Piala Dunia, Inilah Pesan Radja Nainggolan kepada Timnas Indonesia U-17
"Mau gak investasi ke EBT Indonesia, anda butuh investasi ke sini, tetapi Anda butuh energi yang besar,” jelasnya.
Keempat, peningkatan sumber daya manusia. Ganjar akan memperbaiki sistem pengembangan sumber daya manusia (SDM) dengan mengevaluasi sistem pendidikan, serta menekan angka stunting ke 12 persen dan angka kematian ibu (AKI).
Tidak hanya itu, sistem pendidikan yang berintegrasi juga akan dibangun melalui kurikulum siap kerja yang disediakan oleh swasta untuk universitas.