Pemanggilan DKP Gertak Sambal

SUMBER – Rencana Komisi II DPRD melakukan pemanggilan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) sepertinya hanya gertak sambal. Pasalnya, sampai saat ini anggota komisi tersebut tak kunjung melakukan pemanggilan. Saat dikonfirmasi, Sekretaris Komisi II H Hermanto dan Wakil Ketua Komisi II Suherman enggan menanggapi dan menindaklanjuti persoalan beberapa proyek di wilayah timur Cirebon yang diduga bermasalah termasuk PPI Gebang. Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon Arif Rahman ST mengatakan untuk rencana pembangunan break water yang akan menelan anggaran sekitar Rp5 miliar harus tetap dilakukan proses pembagunannya. “Mau tidak mau harus tetap diteruskan pembangunannya karena bisa dikatakan proyek ini bisa dikategorikan terlanjur basah,” ujar Arif kepada Radar, Senin (10/2) Menurutnya, bagaimanapun juga caranya proyek pembangunan tersebut harus cepat selesai berapapun biayanya, karena anggaran setiap tahun untuk pembangunan break water tersebut akan selalu ada. Sebab, pembangunan di PPI Gebang itu merupakan proyek jangka panjang. “Ketika break water itu selesai, nantinya kolam pelabuhan tersebut akan dikeruk sehingga nanti kapal masuknya ke situ. Kalau kita berhenti mengerjakan proyek itu selamanya tidak akan bermanfaat, ibarat kita mau bangun rumah, tapi kita baru kuat bikin pondasinya, nah untuk melanjutkan pembangunan agar manfaat kita juga mengumpulkan dana dulu,” paparnya. Untuk rencana pemanggilan itu sendiri, kata Arif, pihaknya sudah memanggil Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) sejak dua pekan lalu. Bahkan agenda dengan DKP sudah rutin sebagai mitra kerja dari komisi II. “Kita sering koordinasi dengan DKP, sehingga tidak perlu ada pemanggilan,” ucapnya. Terkait ada beberapa proyek yang dipegang oleh DKP kemudian bermasalah sudah sering dilakukan untuk memecahkan masalahnya. Bahkan, DPRD telah menganggarkan anggaran untuk pembebasan jalan lingkar, karena selama ini pedagang tidak mau mengisi TPI lantaran belum ada akses jalan. “Kita sudah pikirkan untuk membangun jalan baru yakni jalan lingkar. Untuk anggaran dan luas lahan tentu akan disesuaikan dengan kebutuhan,” tukasnya. Menurutnya, pembangunan proyek di PPI Gebang itu sangat efektif untuk beberapa tahun kemudian. Untuk pabrik es itu sendiri memang ada oknum dan ada mismanagement yang sangat besar. Terpisah, Kepala DKP Ir Nunung Siti Nurjanah masih sulit dikonfirmasi. Bahkan saat dihubungi melalui sambungan selularnya, handponenya tak kunjung aktif. Sementara itu, Kepala Bidang Usaha Perikanan dan Kelautan (Kabid Uslakan) MI Tajudin APi MM mengaku sedang sibuk sehingga tidak bisa memberikan penjelasan. “Maaf mas saya masih banyak kerjaan nih,” singkatnya. (sam)