JAKARTA, RADARCIREBON.COM – Sanksi tegas bakal dikeluarkan oleh DPP PPP terhadap kadernya yang mendeklarasikan dukungan kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Sanksi yang akan diberikan DPP PPP terhadap kadernya yang membelot terhadap dukungan politiknya di Pemilu 2024 akan diberi sanksi Pergantian Antar Waktu (PAW).
"Terhadap calon anggota legislatif (caleg) yang kemarin mengatasnamakan dirinya calon anggota DPRD dalam PPP terlibat dalam kegiatan itu, kalau mereka nanti terpilih, tidak akan diajukan pelantikan bahkan akan di PAW terlebih dahulu sebelum dilakukan pelantikan," kata Ketua DPP PPP Achmad Baidowi, di Jakarta, Sabtu 30 Desember 2023 kemarin.
BACA JUGA:WNI di Taipe Dapat Amplop Surat Suara, Jokowi Jelaskan Sebab Musababnya
BACA JUGA:McD Malaysia Tuntut Pemrakarsa Gerakan Boikot Produk Israel Sebesar Rp 20 Miliar
Menurut dia, pemberian sanksi PAW akan diterapkan pada kader PPP yang terpilih sebagai calon anggota legislatif (caleg) di Pemilu 2024.
Dia mengatakan PPP akan memberikan sanksi tersebut sebelum dilakukan pelantikan.
Awiek menilai langkah itu menunjukkan keseriusan PPP dalam menegakkan disiplin organisasi dan mengamankan keputusan partai yang mengusung pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud Md di Pilpres 2024.
"Kita berkomitmen untuk bisa menang satu putaran," ujarnya.
BACA JUGA:Per 1 Januari 2024 Cukai Liquid Rokok Elektrik Naik
BACA JUGA:Milad 1 Tahun Masjid Raya Al Jabbar, Ribuan Jemaah Hadir
Sebelumnya, Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP Romahurmuziy atau Rommy pada Jumat 29 Desember 2023 merespons munculnya gerakan yang mengatasnamakan Pejuang PPP dengan mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024.
Rommy itu mengatakan bahwa gerakan Pejuang PPP itu tidak pernah mendapatkan izin atau berkoordinasi dengannya di PPP atau komponen DPP PPP lainnya terkait deklarasi tersebut.
"Mereka tidak pernah mendapatkan izin atau berkoordinasi dengan saya atau komponen DPP PPP lainnya terkait deklarasi itu," kata Rommy dalam keterangannya di Jakarta, Jumat 29 Desember 2023.
Koordinator Nasional Pejuang Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Witjaksono pada Kamis 28 Desember 2023 mengaku siap menerima sanksi usai pihaknya mendeklarasikan dukungan untuk pasangan Prabowo-Gibran Rakabuming pada Pilpres 2024.
BACA JUGA:3 Rekomendasi Bakso Malang di Cirebon yang Paling Lezat; Cobain, deh!
BACA JUGA:Asmawa Tosepu Dilantiksebagai Penjabat Bupati Bogor, Begini Pesan Bey Machmudin
"Saya siap menerima segala sanksi apabila memang dari partai memberikan sanksi kepada kami," kata Witjaksono usai mendeklarasikan dukungan Pejuang PPP kepada Prabowo-Gibran.
Witjaksono mengaku hanya menyampaikan aspirasi dari bawah melalui deklarasi tersebut. Bahkan, dia telah berkoordinasi dengan pemangku kepentingan di PPP.
Saat ditanya mengenai dasar deklarasi Pejuang PPP apakah terkait dengan dasar politik atau tidak, Witjaksono meminta publik menganalisis sendiri.
Meski demikian, Witjaksono menepis isu keretakan di PPP. Dia yakin partai yang saat ini dipimpin oleh Muhammad Mardiono itu mampu melenggang ke Senayan pada Pemilu 2024.
BACA JUGA:Penghujung Tahun, Polri Naikkan Pangkat 22 Pati dan 211 Kombes
BACA JUGA:4 Rekomendasi Tempat Makan di Cirebon yang Enak dan Murah; Wajib Dicoba!
Ketika membacakan deklarasi, Witjaksono mengatakan bahwa dukungan mereka kepada Prabowo-Gibran berlandaskan keinginan luhur untuk kemajuan NKRI, serta memperhatikan tantangan ekonomi, geopolitik, dan keamanan global.
Dari pantauan di lokasi, deklarasi tersebut dihadiri oleh Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Rosan Roeslani, Wakil Sekretaris Majelis Pertimbangan DPP PPP 2020–2025 Nyai Hizbiyah Rochim, dan beberapa caleg dari PPP. (*)