Pemecatan Hak Perogratif DPC

CIREBON– Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Cirebon, H Rakhmat SE membantah ada main mata dengan DPD Partai Hanura Provinsi Jawa Barat dalam proses pemecatan sebelas ketua pengurus anak cabang (PAC). Menurutnya, hak perogratif pemecatan tersebut ada di DPC bukan di tingkat DPD maupun DPP. “SK PAC itu yang mengeluarkan DPC. DPC datang ke DPD dan DPP itu sifatnya hanya pemberitahuan saja. Yang jelas pemecatan itu domainnya ada di DPC,” ujar Rakhmat, kepada Radar, Kamis (13/2). Dikatakannya, SK pemecatan tersebut sudah ditandatangani dan tinggal menunggu tanda tangan kedua dari sekretaris. “Saya yakin para ketua PAC ini lama-lama juga akan terima dengan pemecatan,” terangnya. Rakhmat menjelaskan, proses pemecatan yang tidak menggunakan SP disebabkan sudah adanya upaya DPC mengklarifikasi. Tapi, proses ini tidak dihadiri para ketua PAC. “Sebetulnya semua proses sudah final karena DPD dan DPP menyerahkan sepenuhnya urusan itu ke DPC. PAC sendiri pun berani mengundurkan diri ya tentu langsung kami sikapi,” paparnya. Ketika pemanggilan tersebut tidak diindahkan, maka langsung dilakukan proses pemecatan, dan itu sudah diatur di dalam AD/ART. “SK itu bisa dipertanggungjawabkan orang saya ketua DPC-nya. Emang SK PAC itu ada di DPD atau DPP? DPC yang mengeluarkan. Manakala kader sudah tidak percaya lagi dengan ketuanya, tidak nurut pada aturan partai di Kabupaten Cirebon, secara otomatis mereka harus keluar,” tegasnya. Artinya, kata Rakhmat, tidak ada perubahan pengurus secara total, yang ganti kan hanya ketua PAC saja. Bahkan semua statemen yang dikeluarkan Joko Sutikno selaku wakil ketua bidang organisasi disebut Rakhmat kebohongan publik. “Joko itu sudah bukan pengurus DPC sejak tanggal 6 bulan Juli 2013 lalu, jadi sudah tidak ada urusan dengan Joko Sutikno,” tukasnya. Dia mengaku, kalau semua PAC yang sudah dipecat itu telah dipersiapkan penggantinya. “Yang jadi pengurus Partai Hanura itu sudah ngantri. Jadi gak takut saya,” imbuhnya. (sam)