Chandra Kritik Parpol Pemilik TV

KUNINGAN – Para ketua parpol yang muncul di stasiun televisi nasional tiap hari jadi sorotan anggota DPR RI, Ir H Chandra Tirtawijaya. Politikus PAN ini menilai, para pemilik media seenaknya menayangkan iklan kampanye politiknya. Untuk itu dirinya meminta agar KPI (Komisi Penyiaran Indonesia) mencabut izin stasiun TV tersebut. Kepada Radar, caleg incumbent bernomor urut satu dari dapil Jabar X itu mengaku sempat melontarkan pernyataannya dalam RDP (rapat dengar pendapat) Komisi I dengan KPI tempo hari. Dengan lontaran itu, paling tidak menjadi wacana dan bahan penilaian sejumlah kalangan dan masyarakat umum. “Jujur saya tidak ingin basa-basi. Semua pasti mengerti apa yang saya maksudkan. Untuk itu saya meminta agar izin beberapa stasiun televisi nasional yang terus menayangkan iklan kampanye politik partainya sendiri, agar dicabut,” tandas Chandra, kemarin (14/2). Sebagai salah satu anggota legislatif level pusat, Chandra tidak ingin terjadi pembodohan masyarakat. Terlebih media televisi kini sudah masuk ke tiap rumah penduduk Indonesia. Dengan pernyataannya itu di RDP, pihaknya berharap menjadi wacana, sehingga publik akan sadar bahwa media bukan sebagai alat pembodohan masyarakat. “Saya merekomendasikan itu dalam RDP. Karena itu pembodohan dan harus diwacanakan. Kalau KPI masih ragu, itu pertanda tidak bertanggung jawab,” ucapnya. Ia mengamati adanya ketua parpol pemilik media yang tiba-tiba menjadi artis sinetron. Belum lagi iklan politik yang ditayangkan secara terus menerus. Padahal mesti diingat bahwa, frekuensi jaringan itu menjadi hak publik. Bukan hanya untuk kepentingan golongan tertentu. “Mereka membutuhkan informasi yang adil. Masyarakat juga punya hak untuk mememperoleh keseimbangan. Jangan sampai mereka dibodohi oleh tayangan-tayangan televisi,” pintanya. Jika kondisi seperti sekarang dibiarkan, maka dapat berakibat pada pembodohan masyarakat. Selain itu, berakibat pula pada bangkrutnya partai-partai yang tidak memiliki media. Sebab untuk membayar iklan kampanye politik di stasiun televisi nasional membutuhkan biaya besar. “Bayangkan saja berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk membiayai iklan politik. Bagaimana dengan parpol yang biayanya pas-pasan?” kata Chandra seraya membantah bahwa pernyataannya karena cemburu. (ded)